Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat jumlah produksi padi pada tahun 2021 mengalami penurunan 70.060 ton gabah kering giling (GKG) atau 5,05 persen dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan 95,73 ribu ton atau 6,45 persen dibandingkan 2019.
Kemudian untuk produksi beras, BPS juga melaporkan adanya penurunan dalam dua tahun berturut-turut. Pada 2021 kemarin produksi beras Sumbar untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 762.694 ton turun sebanyak 40.566 ton atau 5,05 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 803.260 ton. Pada tahun 2020 produksi beras Sumbar 799,12 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 55,15 ribu ton atau 6,46 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 854,27 ribu ton dibanding tahun 2019.
Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati menyebutkan, penurunan jumlah produksi padi atau pun beras tidak terlepas dari jumlah luas panen yang juga mengalami penurunan. Pada 2021 total luas panen di Sumbar mencapai 272.392 ribu hektar, lebih rendah dari luas padan pada 2020, atau mengalami penurunan secara 7,87 persen.
“Luas panen padi juga berubah-ubah setiap bulan karena memang kondisi cuaca dan lain-lain sehingga luas panen berubah. Pada 2021 terjadi fluktuasi luas panen terendah terjadi pada September mengalami pergeseran dibanding 2020 yang mengalami puncak panen pada Juli,” ujar Herum.
Herum menambahkan, penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2021 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, dan Agam. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan produksi padi relatif besar, yaitu Kabupaten Solok dan Tanah Datar.
Herum menyebutkan, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 27.263 hektar dengan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2022 diperkirakan seluas 92.206 hektar. Diperkirakan total luas panen padi pada subround Januari-April 2022 mencapai 119.468 hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 17.000 hektar atau 16,59 persen dibandingkan luas panen padi pada subround Januari-April 2021 yang sebesar 102.468 hektar.
Terdapat tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2022 adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang
Pengamat Pertanian, Ir. Djoni kepada Ontime.id mengatakan produksi padi mengalami penurunan dari tahun ke tahun, selain disebabkan alih fungsi lahan produktif juga dampak dari kelangkaan pupuk bagi para petani.
“Bisa dibandingkan dari 2019 sampai 2021 ini, penurunan lahan produktif untuk padi itu mengalami penurunan. Dari data BPS bisa dilihat, di tahun 2019 luas lahan itu 311 ribu hektar, lalu di 2020 jadi 295 ribu hektar dan turun lagi di 2021 menjadi 272 ribu hektar,” katanya.
Menurut Djoni, penyusutan lahan itu amat berpengaruh dalam turunnya produksi padi Sumbar. Terlebih, beberapa waktu belakangan petani di Sumbar, katanya, di hadapi permasalahan pupuk yang langka.
“Kelangkaan pupuk menyebabkan panen tidak optimal. Gubenur dalam menyikapi ini sudah mengeluarkan edaran agar petani bisa beralih menggunakan pupuk organik. Hal itu bisa jadi solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan pupuk atau tingginya harga pupuk. Memang sudah seharusnya beralih ke organik daripada terus bergantung kepada pupuk kimia,” katanya.
Djoni menilai, edaran yang sudah dikeluarkan gubernur itu juga perlu diikuti keseriusan dari para bupati dan wali kota yang ada di Sumbar. Kepala daerah, menurutnya, mesti terus melakukan sosialisai dan pendampingan kepada masyarakat terutama petani agar bisa beralih menggunakan pupuk organik.
“Selain penyusutan lahan, dari data BPS juga terlihat jelas turunnya produktivitas pada dari 2019 sampai 2021. Di 2019 produksinya mencapai 1.493 juta ton, turun menjadi 1.387 juta ton tahun 2020 dan turun lagi ke angka 1.317 juta ton. Jadi selain langkanya pupuk, memang susutnya lahan juga berpengaruh dalam turunnya produksi padi di Sumbar,” katanya.
Akselerasi Pertanian
Gubernur Sumbar Mahyeldi, menyebutkan untuk mengembangkan sektor pertanian pemerintah provinsi telah mengalokasikan 10 persen APBD. Anggaran tersebut akan digunakan diantaranya untuk optimalisasi sarana pendukung pertanian, minimalisasi resiko gagal panen, irigasi, hingga bantuan bibit dan benih unggul.
“Sementara di sektor hilir pemerintah menyiapkan langkah peningkatan efisien pengolahan paska panen, distribusi, serta diversifikasi pangan dan usaha produktif pertanian untuk memberikan nilai tambah hasil produksi,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, untuk peningkatan ketahanan pangan juga telah disinergikan, baik dengan pemerintah kabupaten dan kota, maupun pun provinsi-provinsi tetangga. Sehingga dari hulu hingga hilir, sektor produksi, distribusi, hingga pasar yang akan menampung produk pertanian semua sudah sejalan mendukung program unggulan Sumbar.
“Inovasi 10 persen APBD pertanian ini, adalah dalam rangka peningkatan penghasilan petani dan penguatan ketahanan pangan. Kita juga maksimalkan lewat sinergitas dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, provinsi tetangga, bahkan hingga ke luar negeri juga, lewat jaringan diaspora Minangkabau,” ujarnya. (red).
