PASAMAN, ONtime.ID — Bupati Pasaman, Welly Suhery, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (13/1/2025).
Rakor strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Welly Suhery mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Tito Karnavian terkait kondisi terkini Kabupaten Pasaman pascabencana. Mendagri secara spesifik menyoroti aspek infrastruktur dan layanan dasar.
“Pasaman bagaimana kondisinya? Apakah ada kendala terkait saluran air, gas, BBM, jalan, dan jembatan?” tanya Tito di hadapan peserta rakor.
Menanggapi hal itu, Welly memaparkan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun belum sepenuhnya tuntas. Ia menyebut layanan air bersih melalui PDAM saat ini sudah kembali berfungsi dan memasuki tahap penyempurnaan.
“Untuk air bersih, kondisinya sudah berjalan. Kami terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi secara maksimal,” ujarnya.
Namun, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah ruas jalan kabupaten dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor, yang berdampak langsung pada mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
“Beberapa ruas jalan masih terdampak longsor. Ini menghambat akses masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada jalur darat,” katanya.
Selain itu, Welly juga menyoroti kerusakan jembatan gantung yang kini tidak lagi dapat digunakan. Padahal, fasilitas tersebut menjadi akses vital bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Ada jembatan gantung yang rusak parah dan tidak bisa dilalui. Ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Pemaparan tersebut langsung mendapat respons dari Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung telah menjadi bagian dari program nasional yang diprioritaskan pemerintah pusat.
“Presiden memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurut Tito, jembatan gantung dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai maupun jurang, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat hingga dapat dilalui kendaraan roda dua.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pendataan nasional terhadap kondisi jembatan gantung.
“Kami sudah menurunkan tim dan mencatat 6.692 jembatan gantung dalam kondisi rusak. Namun saya khawatir angka ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.
Data tersebut, lanjut Tito, akan disampaikan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan nantinya akan melibatkan TNI.
Ia pun meminta pemerintah daerah proaktif mengusulkan kebutuhan pembangunan jembatan gantung, baik akibat bencana maupun kebutuhan umum.
“Silakan para bupati mengusulkan melalui gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan daerah,” tegasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, termasuk Pasaman, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan dukungan pusat dapat segera direalisasikan. (Agus)
