PADANG, ONtime.ID — Di tengah masifnya operasi penindakan terhadap kejahatan ekonomi dan sumber daya alam (SDA), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat kini justru dihantam gelombang fitnah dan serangan opini liar dari oknum-oknum yang diduga merasa terusik dengan langkah tegas aparat penegak hukum.
Di bawah komando Kombes Andry Kurniawan, Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam beberapa waktu terakhir terus menggencarkan upaya pemberantasan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah di Sumbar. Tidak hanya itu, aparat juga mulai membidik praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM di berbagai daerah.
Langkah penegakan hukum tersebut dinilai mulai menyentuh jaringan-jaringan yang selama ini diduga menikmati keuntungan besar dari praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun di saat aparat bergerak melakukan penertiban, muncul berbagai narasi liar, tudingan tanpa dasar hingga serangan opini di media sosial yang diarahkan kepada personel maupun pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumbar.
[irp posts=”36544″ ]
Situasi itu memunculkan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan isu untuk melemahkan konsentrasi aparat serta membangun persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum.
Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar diketahui aktif melakukan operasi penertiban tambang ilegal di berbagai titik rawan. Aktivitas PETI yang selama ini merusak lingkungan, mencemari sungai dan merugikan negara menjadi salah satu fokus utama penindakan.
Tidak hanya menyasar pekerja lapangan, aparat juga disebut mulai menelusuri dugaan keterlibatan cukong, pemodal hingga jalur distribusi hasil tambang ilegal.
Selain sektor tambang, praktik penimbunan solar subsidi juga menjadi perhatian serius. Selama ini, kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah kerap dikeluhkan masyarakat, sementara di sisi lain muncul dugaan adanya permainan distribusi oleh oknum tertentu untuk kepentingan industri ilegal maupun keuntungan pribadi.
[irp posts=”36541″ ]
Polda Sumbar menegaskan aparat tidak lagi mentolerir segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun penyalahgunaan barang subsidi negara.
Langkah keras tersebut diyakini menjadi alasan munculnya berbagai upaya serangan balik melalui penyebaran isu, fitnah hingga informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pengamat hukum dan kebijakan publik menilai, pola semacam ini kerap muncul ketika aparat mulai menyentuh kepentingan kelompok tertentu yang selama ini menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal.
“Biasanya ketika penegakan hukum mulai serius dan menyentuh jalur distribusi maupun pemodal, akan muncul upaya pembentukan opini untuk melemahkan aparat. Ini pola lama,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat pun diminta tidak mudah terpancing dengan berbagai informasi yang beredar tanpa fakta dan verifikasi yang jelas. Sebab, penanganan kasus PETI dan mafia BBM subsidi bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut penyelamatan lingkungan, ekonomi masyarakat serta hak negara yang selama ini dirugikan.
[irp posts=”36538″ ]
Kini publik menunggu sejauh mana konsistensi aparat dalam membongkar jaringan kejahatan SDA di Sumatera Barat. Di sisi lain, serangan opini dan fitnah terhadap aparat penegak hukum juga diharapkan tidak mengaburkan substansi utama, yakni perang melawan praktik tambang ilegal dan mafia solar subsidi yang selama ini menjadi persoalan serius di daerah. (*)
