PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Satu tahun pertama pemerintahan Bupati John Kenedy Azis bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat menjadi periode yang penuh dinamika bagi Kabupaten Padang Pariaman.
Meski relatif singkat dalam siklus pemerintahan, periode ini memperlihatkan arah kebijakan yang mulai jelas: pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga penguatan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman, Zahirman, didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Heri Sugianto di kantornya, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Zahirman, sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, pasangan JKA–Rahmat mulai menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.
[irp posts=”34788″ ]
Penataan Sosial dan Penguatan Nilai Budaya
Salah satu kebijakan awal yang menjadi perhatian publik adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah untuk menjaga ketertiban umum sekaligus meredam potensi konflik sosial.
Kebijakan ini diiringi dengan penguatan kegiatan budaya dan keagamaan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan identitas masyarakat Padang Pariaman yang dikenal religius serta memiliki tradisi budaya yang kuat.
Reformasi Pendidikan dan Kepedulian Sosial
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memperkenalkan Sistem Lima Hari Sekolah melalui Surat Edaran Bupati Nomor 2109/2025. Kebijakan ini memungkinkan kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Jumat, sehingga akhir pekan dapat dimanfaatkan siswa untuk mempererat hubungan keluarga.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program bantuan seragam gratis bagi 6.859 siswa kelas I di 401 sekolah dasar negeri. Program tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata.
Pembangunan Berbasis Gotong Royong
Dalam pembangunan fisik, pendekatan sosial diterapkan melalui program “Goro Akbar”, yakni gerakan gotong royong massal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan kerja bakti, tetapi juga menjadi strategi pembangunan yang menekan biaya sekaligus menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat. Salah satu contohnya adalah kegiatan normalisasi aliran Batang Ulakan yang melibatkan ribuan warga.
Upaya ini juga diarahkan sebagai bagian dari mitigasi bencana, khususnya untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan rawan seperti Perumahan Kasai Permai di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai.
[irp posts=”34785″ ]
Kepemimpinan Lapangan dan Reformasi Pelayanan
Gaya kepemimpinan Bupati John Kenedy Azis dikenal aktif turun langsung ke lapangan. Melalui kegiatan bersepeda bersama masyarakat, berbagai aspirasi warga dapat diserap secara langsung sekaligus menjadi sarana memantau kondisi nagari.
Selain itu, inspeksi mendadak ke puskesmas, rumah sakit, sekolah hingga kantor kecamatan dilakukan secara rutin untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih, cepat, dan responsif.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menggerakkan Ekonomi Berbasis Budaya
Di sektor ekonomi, pasangan JKA–Rahmat mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan pariwisata. Sejumlah kegiatan budaya seperti Festival Juadah Toboh Gadang serta ajang pacu kuda berhasil menarik puluhan ribu pengunjung.
Pemerintah daerah bahkan mulai menggagas konsep “Kabupaten 100 Festival”, yakni strategi pembangunan ekonomi yang menjadikan event budaya dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan UMKM.
Dukungan pemerintah pusat juga mulai terlihat melalui kehadiran sejumlah pejabat kementerian dalam berbagai kegiatan daerah.
Prestasi Sanitasi dan Perubahan Perilaku
Salah satu capaian penting dalam bidang kesehatan lingkungan adalah deklarasi wilayah Pariaman sebagai daerah Open Defecation Free (ODF) pada 16 April 2025.
Status bebas buang air besar sembarangan ini menjadi indikator perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat dan layak.
Ujian Berat: Bencana Hidrometeorologi
Di tengah berbagai capaian tersebut, pemerintah daerah menghadapi ujian besar pada akhir 2025 ketika bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman.
Bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,65 triliun. Tercatat 52 titik longsor, 77 titik banjir, 56 jembatan rusak, serta ribuan hektare sawah terdampak.
Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat menyalurkan bantuan hingga ke wilayah terisolasi seperti Korong Sipisang Sipinang.
Lobi intensif pemerintah daerah ke pusat menghasilkan dukungan konkret, di antaranya pembangunan 74 unit hunian sementara di Asam Pulau dan Batang Anai yang diresmikan pada Januari 2026.
[irp posts=”34782″ ]
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana sekitar Rp500 miliar—dengan tahap awal Rp204 miliar—untuk normalisasi 12 titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) prioritas guna memulihkan layanan air bersih sebelum Lebaran 2026.
Respons cepat tersebut menarik perhatian nasional. Sejumlah menteri melakukan kunjungan langsung ke Padang Pariaman, bahkan Presiden Prabowo Subianto turut meninjau wilayah terdampak pada masa tanggap darurat.
Audiensi intensif Bupati JKA di Jakarta juga menghasilkan dukungan tambahan berupa usulan pembangunan 237 unit hunian sementara bagi warga terdampak di 16 nagari.
Kekuatan Sosial Masyarakat
Dalam berbagai program pembangunan dan penanganan bencana, Tim Penggerak PKK menjadi salah satu kekuatan sosial penting di tengah masyarakat.
Melalui berbagai program seperti bedah rumah, bantuan kemanusiaan, hingga inisiatif sosial seperti Zero Pasung dan Zero Doses, PKK berperan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Saat bencana terjadi, jajaran PKK turut turun langsung ke nagari-nagari terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Partisipasi berbagai elemen masyarakat—mulai dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, unsur Forkopimda, perguruan tinggi, hingga komunitas sosial—menjadi energi kolektif dalam mendukung kepemimpinan daerah.
Fondasi Awal Pembangunan
Satu tahun pertama pemerintahan JKA–Rahmat belum dapat menjadi tolok ukur akhir keberhasilan pembangunan. Namun periode ini telah menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan jangka panjang Padang Pariaman.
Pendekatan kepemimpinan yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat dinilai mulai menumbuhkan optimisme baru. Pembangunan fisik bergerak, nilai sosial diperkuat, ekonomi rakyat mulai menggeliat, dan solidaritas masyarakat semakin teruji.
Sebagaimana kerap disampaikan Bupati John Kenedy Azis, tujuan pembangunan bukan hanya menghadirkan kemajuan infrastruktur, tetapi membentuk Padang Pariaman yang kuat secara sosial, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. (*)
