PADANG, ONtime.ID—Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden Ke-8 dan Wakil Presiden Ke-14 Republik Indonesia (RI) usai mengucapkan sumpah jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Berbagai harapan tertumpu di pundak pasangan pemimpin Indonesia yang baru itu, tak terkecuali dari tokoh dan masyarakat Sumbar.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra melihat, dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo secara umum telah menggarisbawahi sejumlah poin yang memberikan harapan baru bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik lagi selama lima tahun ke depan.
Namun demikian, unsur masyarakat sipil sebagai satu-satunya kekuatan penyeimbang yang tersisa harus tetap merapatkan barisan untuk menjaga serta mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap berjalan sesuai dengan koridor konstitusi.
“Jika kita lihat berdasarkan komposisi politik di parlemen, saya agak pesimis bahwa akan ada kekuatan politik yang akan mengawal pemerintahan Prabowo. Pasalnya, hampir seluruh parpol sudah memberikan dukungan. Saya khawatir nantinya tidak ada kekuatan penyeimbang,” ujarnya.
Aidinil Zetra menuturkan, dengan merapatnya hampir seluruh parpol ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, satu-satunya kekuatan penyeimbang yang tersisa dan bisa diharapkan mengawal jalannya pemerintahan hanyalah para aktivis sipil yang berasal dari berbagai organisasi nonpemerintah atau NGO.
Oleh karena itu, seluruh unsur masyarakat sipil harus kuat-kuat iman dan tidak boleh tergoda dengan aneka jabatan yang mungkin bisa saja ditawarkan pemerintah di tengah jalan dalam upaya meredam gejolak-gejolak pengawasan yang berpotensi muncul dalam lima tahun ke depan.
Ia menilai, untuk membangun Indonesia yang lebih maju, pemerintahan Prabowo-Gibran harus punya perhatian terhadap isu-isu kebebasan sipil dan penguatan demokrasi. Hal ini karena beberapa tahun belakangan telah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Di mana hak berbicara, hak berkumpul. dan hak berbeda pendapat telah sangat berkurang, sehingga indeks demokrasi dan kebebasan sipil semakin menurun.
Di samping memperkuat demokrasi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga punya pekerjaan rumah untuk memperkuat kembali penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Lantaran masih banyak tumpukan kasus pelanggaran HAM berat yang tak dituntaskan oleh pemerintah.
Lebih jauh Aidinil menyebut, dalam upaya mewujudkan cita-cita besar swasembada pangan, seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya, harus diikuti dengan keseriusan untuk mendorong para petani mendapatkan perhatian yang layak. Tanpa hal ini, cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan pangan Indonesia hanya akan menjadi omong kosong belaka.
“Kemudian soal swasembada energi. Kita punya sumber daya alam yang begitu kaya dengan sumber sumber energi, seperti minyak bumi, tambang batubara, gas alam, dan sebagainya. Ini semua harus bisa dipergunakan sebesar-besarnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Termasuk juga soal rakyat Indonesia yang rata-rata berada dalam kondisi kemiskinan. Ia berharap pemerintahan baru akan menunjukkan upaya serius dalam menuntaskan persoalan ini.
Ia juga menekankan, selama lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo- Gibran harus mampu memangkas disparitas atau kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, kawasan Indonesia barat dengan Indonesia timur, termasuk pembangunan di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa yang selama ini masih sangat kentara.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus mampu menuntaskan ketimpangan ekonomi yang terjadi selama ini. Di mana kekayaan alam kita yang selama ini berlimpah masih banyak dikuasai oleh segelintir orang yang punya akses terhadap kekuasaan dan modal,” ucapnya.
Guna menuntaskan hal ini, pemerintah harus melakukan restrukturisasi kepemilikan modal dan pengelolaan kekayaan alam. Sehingga, kekayaan alam Indonesia betul-betul dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Lebih-lebih bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan.
Benahi Sektor Pendidikan
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Fauzi Bahar Datuak nan Sati meyakini, Presiden Prabowo Subianto dengan visi misi dan gagasan yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan perdananya akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat.
“Hal itu terbukti dari pidato pertama beliau. Di mana beliau menyapa tamu kenegaraan yang hadir tanpa teks. Ini menunjukkan beliau adalah sosok presiden yang cerdas,” ujarnya.
Secara khusus, ia meminta Presiden Prabowo untuk merevolusi sistem pendidikan Indonesia yang dinilai masih jauh dari harapan. Selama ini, negara memang telah memberikan perhatian khusus bagi sektor pendidikan dengan mengalokasikan 20 persen APBN bagi sektor pendidikan.
Namun, kebijakan itu dinilai masih belum mampu menghasilkan generasi muda Indonesia yang kuat, cerdas, unggul, dan berkarakter. Situasi ini tidak terlepas dari adanya semacam kebijakan yang seolah-olah mengharuskan setiap siswa di seluruh satuan pendidikan untuk menggunakan ponsel pintar dalam proses pembelajaran pascapandemi Covid-19.
Dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini, Fauzi Bahar meyakini tidak seluruh orang tua di negeri ini sanggup membelikan anak-anaknya ponsel pintar serta paket internet. Selain memberatkan orang tua secara ekonomi, mewajibkan seluruh anak usia sekolah memiliki ponsel pintar justru sangat berbahaya dan akan mengancam moralitas generasi penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
“Saya tidak percaya ponsel pintar seratus persen digunakan untuk belajar. Mungkin hanya sekitar 15 persen, sementara 85 persen lainnya digunakan untuk mengakses hal-hal lain. Seperti game online, judi online, pornografi, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Jika penggunaan ponsel pintar bagi para pelajar Indonesia masih tidak dijaga atau dibatasi ia khawatir sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia akan menghadapi persoalan moralitas generasi muda yang sangat serius.
“Jika penggunaan ponsel pintar tidak segera dibatasi, saya tidak percaya bahwa sepuluh tahun kedepan anak-anak gadis kita masih suci. Akan terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan sebagainya. Untuk itu, Menteri Pendidikan baru yang akan dilantik harus segera membatasi penggunaan ponsel pintar bagi anak-anak usia sekolah,” tuturnya.
Selaku Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar menegaskan bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang paling berharga. Mereka harus dilindungi dari berbagai ancaman dekadensi moral yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi.
“Saya juga meminta agar Presiden Prabowo segera menutup situs-situs judi online dan juga pinjaman online. Sebab, sudah terlalu banyak anak bangsa yang menjadi korban judi online dan melakukan bunuh diri akibat terjerat pinjaman online,” katanya.
Menanti Kebijakan Strategis Prabowo-Gibran
Anggota DPR RI asal Sumbar, Rahmat Saleh menitipkan sejumlah harapan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik di Gedung Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Rahmat Saleh berharap kepemimpinan Prabowo dapat membawa perubahan signifikan bagi bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat kemandirian nasional. Menurutnya, visi dan misi Prabowo yang diusung selama kampanye perlu segera diimplementasikan untuk menjawab persoalan mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan penguatan ekonomi.
“Kami menaruh harapan besar agar pemerintah mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan sektor UMKM,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu usai pelantikan.
Selain itu, Rahmat menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memupuk persatuan dan rasa kebersamaan di tengah perbedaan. “Harapan kami, Pak Prabowo mampu menjaga keharmonisan seluruh elemen bangsa dan memastikan keadilan merata ke seluruh pelosok negeri,” katanya.
Di tingkat internasional, Rahmat berharap Presiden dapat memposisikan Indonesia lebih kuat dengan kebijakan luar negeri yang tegas dan aktif. “Kami melihat saat ini potensi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam isu-isu global, termasuk menjaga perdamaian dunia dan memperkuat kerja sama internasional,” katanya.
Ia menambahkan, harapan masyarakat kepada pemerintahan baru sangat tinggi, dan kebijakan-kebijakan konkret diharapkan segera diwujudkan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih nyata.
“Kita pastinya berharap semua yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres 2024 lalu dapat terealisasikan ke rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ke depan yang kita nantikan, tentunya harus pro rakyat,” ucapnya. (*)
