PADANG, ONtime.ID — Satu tahun duet kepemimpinan Fadly Amran dan Maigus Nasir di Kota Padang tidak hanya diukur dari capaian fisik pembangunan atau realisasi program prioritas.
Di ruang demokrasi, relasi antara pemerintah kota dan insan pers menjadi indikator penting yang ikut disorot dalam refleksi kepemimpinan di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, 20 Februari 2026.
Sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari 2025, pasangan Fadly–Maigus mengusung semangat perubahan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pola komunikasi publik. Dalam satu tahun terakhir, hubungan Pemerintah Kota Padang dengan media diklaim semakin terbuka dan dialogis.
[irp posts=”34053″ ]
Ketua Nasional Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), Nurfandri, menyebut adanya ruang dialog yang lebih sehat antara pemerintah dan jurnalis. Di tengah kultur birokrasi yang kerap tertutup, keterbukaan akses informasi dinilai sebagai langkah progresif.
Namun, apresiasi tersebut menyimpan tantangan mendasar. Harmoni dalam demokrasi bukanlah relasi tanpa kritik, melainkan kematangan menerima pengawasan publik. Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada publikasi seremonial atau pencitraan digital, tetapi harus memberi ruang bagi pers untuk menguji kebijakan secara substansial.
Di titik inilah kualitas kemitraan diuji. Pers bukan instrumen legitimasi, melainkan pilar kontrol sosial. Kritik yang tajam terhadap kebijakan publik semestinya dipandang sebagai mekanisme korektif, bukan ancaman politik. Pemerintahan yang kuat justru lahir dari transparansi dan akuntabilitas yang terjaga.
[irp posts=”34050″ ]
Fadly Amran dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media. Namun kolaborasi itu menuntut batas profesional yang jelas. Pemerintah menjalankan fungsi eksekutifnya, sementara pers tetap pada peran independennya sebagai penyampai fakta dan pengawas kebijakan.
Di sisi lain, jurnalis di Kota Padang juga menghadapi tekanan era disrupsi digital. Arus informasi yang cepat, kompetisi platform media sosial, dan maraknya hoaks menuntut peningkatan kapasitas dan integritas. Dukungan pemerintah terhadap penguatan kompetensi wartawan menjadi relevan, tetapi tidak boleh mengarah pada ketergantungan struktural.
Tahun pertama sering disebut sebagai masa konsolidasi atau bahkan “bulan madu” politik. Fondasi komunikasi yang lebih cair telah diletakkan. Namun tantangan sesungguhnya berada di depan: kemacetan, penataan pasar, tata ruang, hingga mitigasi bencana akan terus menguji komitmen transparansi.
[irp posts=”34047″ ]
Kota Padang tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga ekosistem komunikasi publik yang sehat. Harmoni antara pemerintah dan pers harus berdiri di atas profesionalitas, bukan kedekatan semu.
Di situlah demokrasi menemukan maknanya: ketika kekuasaan siap diuji, dan pers tetap berani menjaga nalar kritis demi kepentingan warga. Jika keseimbangan itu terjaga, maka satu tahun pertama Fadly–Maigus bukan sekadar catatan waktu, melainkan pijakan menuju tata kelola yang lebih terbuka, transparan, dan berkeadilan bagi Kota Padang. (*)
