PADANG, ONtime.ID — Polemik video bermuatan asusila yang menyeret pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasuki babak baru. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah diklarifikasi terkait video yang beredar luas di media sosial dan memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan yang disebut sebagai PNS.
Pengunduran diri tersebut bukan sekadar persoalan jabatan. Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut perilaku aparatur di lingkungan pemerintahan, penggunaan ruang kerja kedinasan, serta posisi pejabat yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, membenarkan adanya proses klarifikasi terhadap pejabat yang bersangkutan. Keterangan itu disampaikan secara tertulis pada Senin (24/8/2026).
Menurut Arry, pihaknya telah memanggil pejabat tersebut untuk memberikan penjelasan. Klarifikasi awal dilakukan bersama Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
“Kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Bersama Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami melakukan klarifikasi awal.”
Dari proses tersebut, kata Arry, pejabat yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang berada dalam video yang beredar.
Pengakuan itu kemudian diikuti dengan pengajuan pengunduran diri dari jabatan Kepala Biro PBJ.
Bukan Lagi Sekadar Video Viral
Perkara ini menjadi serius karena substansinya tidak berhenti pada beredarnya sebuah video di media sosial. Jika benar peristiwa tersebut berlangsung di ruang kerja kedinasan dan dilakukan oleh aparatur yang masih mengenakan pakaian dinas, maka publik memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan standar etika, disiplin, serta profesionalitas aparatur pemerintah.
Namun demikian, detail mengenai lokasi, waktu kejadian, identitas perempuan dalam video, serta status hubungan kedua pihak tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi. Fakta yang telah dikonfirmasi pemerintah adalah bahwa pejabat tersebut mengakui dirinya sebagai salah satu orang dalam video.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan melalui pengunduran diri dari jabatan.
Pengunduran diri dari jabatan bukan otomatis menghapus persoalan disiplin atau etik kepegawaian.
Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tetap penting untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan disiplin ASN, kode etik, maupun aturan internal pemerintahan.
Jabatan Strategis, Standar Etik Dipertaruhkan
Kepala Biro PBJ bukan posisi administratif biasa. Biro tersebut berada pada titik penting dalam sistem pengadaan pemerintah daerah, sehingga pejabat yang memimpinnya dituntut memiliki integritas, profesionalitas dan kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Ketika pejabat pada posisi strategis terseret persoalan perilaku di ruang kerja, dampaknya tidak hanya menyentuh reputasi pribadi. Kredibilitas institusi juga ikut dipertaruhkan.
Apalagi, ruang kerja pemerintahan merupakan fasilitas negara yang penggunaannya semestinya berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
Publik berhak mendapatkan jawaban: apakah tindakan tersebut hanya merupakan persoalan etika pribadi, atau terdapat pelanggaran disiplin dan penggunaan fasilitas kedinasan yang juga harus diproses secara administratif?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan menerima surat pengunduran diri.
Pemprov Sumbar Dituntut Transparan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan perkara tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah selanjutnya menjadi penting. Pemeriksaan internal harus dilakukan secara objektif, proporsional dan tidak berhenti pada pejabat yang mengundurkan diri.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme penanganannya kepada publik dengan tetap menghormati hak privasi pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, identitas perempuan yang disebut berada dalam video juga tidak semestinya disebarluaskan tanpa dasar dan kepentingan yang sah. Publikasi identitas seseorang harus dibedakan dari proses pemeriksaan resmi.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi konsistensi Pemprov Sumbar dalam menerapkan prinsip disiplin ASN. Ketegasan pemerintah seharusnya tidak hanya ditunjukkan ketika kasus menjadi viral, tetapi melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku bagi seluruh aparatur tanpa pandang jabatan.
Sebab, mundur dari jabatan adalah satu langkah administratif. Akuntabilitas etik dan disiplin adalah persoalan yang berbeda.
Hingga kini, belum disampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan lanjutan maupun bentuk sanksi kepegawaian yang akan dikenakan. Karena itu, publik masih menunggu langkah konkret Pemprov Sumbar untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara tuntas, transparan dan sesuai aturan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang sebuah video yang viral. Ini menyangkut integritas aparatur, kehormatan institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang diberi amanah mengelola urusan negara. (*)
