PESSEL, ONTIME.ID – Masyarakat meminta aparat hukum untuk menutup aktivitas galian tanah yang diduga tidak mengantongi izin alias ilegal, aktivitas galian tanah tepatnya di Sawah Liat di Nagari Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Aktivitas galian itu juga mulai menimbulkan debu yang dihasilkan oleh kendaraan berat pengangkut yang keluar masuk di lokasi itu sehingga menggangu pengendara lainnya, begitupun masyarakat.
Salah satu warga, Ujang (48 tahun) menyebutkan, praktik penambang galian tanah ilegal itu sudah berjalan lebih kurang sekitar satu minggu. Sebelumnya, kata dia, warga setempat sudah menolak adanya aktivitas yang diduga ilegal tersebut, karena bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan.
“Ya, kami berharap kepada dinas terkait pemerintah provinsi dan kabupaten agar segera menutup aktivitas galian tanah yang diduga tidak ada izin ini,” ujarnya, Selasa (12/4)
Terpisah, Ketua LSM Tim Pencari Fakta, Buya M.Noor, mengaku sudah mendapat informasi terkait adanya aktivitas penambangan yang diduga kuat tidak berizin, dan sangat meresahkan masyarakat serta pengendara.
Menurutnya, banyak warga yang mengeluh atas kegiatan penambangan galian tanah tersebut. Pasalnya, debu yang dihasilkan kendaraan berat yang melintasi, jelas sangat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat.
“Selain jalan yang rusak, kekhawatiran yang terbesar dari masyarakat setempat adalah pencemaran lingkungan akibat debu yang berterbangan yang dilalui dump truck pengangkut tanah ini,” ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, tanggung jawab pelaku usaha pertambangan yaitu melakukan reklamasi pasca tambang yang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selanjutnya, pengerukan tersebut hingga kini masih berlangsung, seolah-olah tidak ada masalah saat di datangi.
“Sedangkan truk berat banyak sekali hilir mudik berseliweran keluar masuk lokasi galian tersebut,” ucapnya lagi.
M.Noor sangat menyayangkan kegiatan yang jelas ilegal itu belum mendapat tindakan tegas dari penegak hukum ataupun dinas terkait. Ia menilai, pihak terkait seolah-olah menutup mata dengan kegiatan tersebut, sehingga pengusaha tak merasa takut melaksanakan kegiatan walau tak mengantongi izin sama sekali.
“Belakangan ini kami melihat banyak usaha penambangan baru bermunculan. Meski diduga tak mengantongi izin, mereka tetap nekad beraktivitas secara terang-terangan tanpa menghiraukan siapapun, dan seolah-olah tidak ada rasa bersalah,” ucapnya.
Noor menuturkan, tanah warga yang dikeruk tersebut di jual untuk kepentingan proyek-proyek yang membutuhkan terutama untuk Di Batang Tarusan. Terkait kondisi itu, ia meminta Gubernur Sumbar melalui dinas terkait, agar memaksa pemilik tambang untuk berhenti merusak lingkungan, sekaligus menyeret pemilik tambang ilegal ke ranah hukum. “Jelas kegiatan ini sudah banyak merugikan berbagai pihak,” ujarnya. (*/red)
