JAKARTA, ONtime.ID — Pemerintah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit terjadi karena realisasi belanja negara masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pada dua bulan pertama tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hingga 28 Februari 2026 pendapatan negara mencapai Rp358 triliun. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp493,8 triliun.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
[irp posts=”34465″ ]
Dari total penerimaan negara tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp245,1 triliun. Selain itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp68 triliun.
Di sisi lain, belanja negara yang mencapai Rp493,8 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan fiskal sambil memastikan berbagai program yang mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
“Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, hingga 31 Januari 2026 realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target dalam APBN. Angka tersebut tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
[irp posts=”34462″ ]
Sementara itu, belanja negara hingga akhir Januari telah mencapai Rp227,3 triliun atau sekitar 5,9 persen dari target, dengan pertumbuhan mencapai 25,7 persen secara tahunan.
Pemerintah menilai tren penerimaan negara pada awal tahun ini masih berada dalam jalur yang positif, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak. Namun demikian, pengelolaan belanja negara tetap menjadi perhatian agar defisit anggaran dapat dijaga sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dalam kebijakan fiskal nasional. (*)
