PADANG, ONTIME.ID—Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan bencana masih menjadi persoalan utama mitigasi bencana di Sumbar.
Tak jarang bahkan, hal ini akhirnya berakibat vatal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi bencana mutlak diperlukan.
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) bakal segera mendirikan Kampung Siaga Bencana di sejumlah daerah rawan bencana di Sumbar. Keberadaan Kampung Siaga Bencana ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam menciptakan masyarakat sadar bencana.
Kepala Dinsos Sumbar, Arry Yuswandi menyebutkan, melalui Kampung Siaga Bencana, masyarakat di nagari atau desa bersangkutan akan dibekali kesiapsiagaan bencana. Sehinga ketika bencana terjadi, masyarakat sudah lebih siap, dan pada akhirnya dapat menekan jumlah korban.
“Untuk tahap awal ini, pendirian Kampung Siaga Bencana akan difokuskan di daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai, yang memang sangat rawan dilanda bencana gempa dan tsunami,” kata Arry saat ditemui di kantornya, beberapa waktu yang lalu.
Selain dibekali dengan edukasi dan mitiagasi, Kampun Siaga Bencana juga akan memiliki lumbung sosial. Lumbung sosial sendiri adalah tempat penyimpanan berbagai keperluan dan logistik tanggap darurat bencana, seperti bahan makanan, tenda, selimut, peralatan dapur, dan sebagainya. Lumbung sosial merupakan upaya pendekatan bantuan darurat bencana di garis terdepan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Lumbung sosial ini tidak harus dibangun baru. Bisa jadi memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti kantor wali nagari, rumah ibadah, dan seterusnya,” katanya.
Di Sumbar sendiri, saat ini terdapat sebanyak 10 titik lumbung sosial yang tersebar di dua kabupaten, dengan rincian sebanyak delapan titik di Kepulauan Mentawai dan dua titik di Kabupaten Solok.
Tahun ini, Pemprov Sumbar kembali mengajukan penambahan sebanyak 28 lumbug sosial, yang rencananya akan ditempatkan di daerah sepanjang pesisir pantai, yang memang dinilai rawan bencanan gempa dan tsunami. Masing-masing lumbung sosial tersebut disebar di empat titik di Kota Padang, tiga titik di Kota Pariaman, tiga titik di Kabupaten Padang Pariaman, 15 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, dan tiga lumbung di Kabupaten Pasaman Barat.
“Proposalnya sudah kami ajukan ke Kemensos, dan Dirjen Limjamsos, yang membawahi bidang ini, merespons positif permintaan kami. Beliau bilang siap memfasilitasi,” tutur Arry. (*/vand)
