DHARMASRAYA, ONTIME.ID — Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bukan hanya sebagai orang nomor satu di Dharmasraya, tetapi di antara bupati se Indonesia ia juga nomor satu dengan memimpin Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Selama ia memimpin APKASI, beberapa terobosan sudah ia lakukan untuk Indonesia. Salah satunya adalah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tidak menghapus tenaga honorer pada tahun depan. Hal itu ia sepakati dengan bupati seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu lalu di Bogor Jawa Barat.
Rakernas XIV yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu salah satunya adalah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda penghpusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Pasalnya dengan jumlah tenaga honorer yang cukup tinggi akan menambah angka pengangguran di Indonesia secara umum.
Apa yang menjadi harapan seluruh pemerintah daerah umumnya itu mendapat tanggapan positif, karena sulitnya ekonomi saat ini setelah dunia dihantam pendemo virus Corona sangat memberatkan masyarakat dengan menyempitnya lapangan pekerjaan.
Rakernas APKASI itu selain dihadiri Mendagri juga beberapa Menteri kabinet kerja Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati seluruh Indonesia serta Sekda dan beberapa OPD turut hadir.
Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam sambutannya mengatakan tema Rakernas APKASI kali ini, kita mengkolaborasikan antara pemerintah daerah dengan pusat untuk menyongsong KTT G20 dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“Dengan semangat kolaborasi kita sukseskan KTT G20 dan kita percepat pemulihan ekonomi nasional yang hampir dua tahun ini morat marit akibat pandemi, ” jelasnya.
Kata Bupati Dharmasraya ini, satu tahun kepengurusan APKASI periode 2021-2026, pihaknya telah melaksanakan 34 kegiatan besar baik itu kegiatan bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal dan kegiatan yang bersifat sosial telah dilaksanakan.
“Hubungan yang baik kita dengan Kementrian Dalam Negeri terutama dengan Pak Menteri, beberapa kegiatan dan kebijakan yang ada di daerah mampu kita bawa ke pusat untuk disampaikan kepada Presiden bahkan pak Menteri memberikan perhatian khusus kepada APKASI, ” tegasnya.
Sutan Riska juga menjelaskan, saat dirinya dan korwil turun ke daerah daerah seluruh Indonesia, ada beberapa persoalan yang dibawa untuk nanti dibahas di rakernas seperti Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terkait dengan Penghapusan Pegawai Honor.
“Kami mohon nanti masukan kepada Bapak Men-PAN dan Bapak Presiden untuk ditunda supaya nanti ini tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia,”ungkapnya.
Selain itu, kata Sutan Riska, yang menjadi isu dalam beberapa tahun yang belum terealisasi adalah bentuk komitmen dari Kepala Daerah dengan para Menteri.
APKASI, kata Sutan Riska, akan selalu ada untuk memberikan solusi dan saran, supaya aturan-aturan tidak bertabrakan dan menjadi permasalahan yang berkelanjutan.
Menurutnya dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas ASN di daerah, tenaga honorer dapat menjadi andalan dalam menjalankan aktivitas birokrasi, serta membantu melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik.
