PADANG, ONTIME.ID–Banjir masih menjadi momok bagi masyarakat di Kota Padang. Setiap hujan lebat dengan intensitas lama, sejumlah wilayah akan terendam banjir. Oleh karenanya, Kota Padang butuh solusi untuk mengatasi banjir.
Fitrawati, warga yang tinggal di salah satu kawasan rawan banjir yakni di Parakjambu, Kelurahan Dadok Tunggulhitam, Kecamatan Kototangah mengatakan, sejak pertama kali tinggal tahun 1995, daerah tersebut sudah menjadi daerah rawan banjir dengan ketinggian air hingga lebih 2 meter.
Ketika hujan mulai intensitas sedang hingga lebat warga sekitar sudah mempersiapkan diri. “Jika sudah hujan kita akan menaikkan barang perabot ke atas panggung yang telah kami sediakan. Jadi kami sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi,” ucapnya.
Menurut Sekretaris BPBD Kota Padang Robert Candra, ada sekitar 4 kecamatan yang memiliki daerah rawan banjir dengan jumlah titik yang selalu berubah-ubah. Seperti di Kecamatan Kototangah, Padang Barat, Padang Utara dan Padang Selatan. Empat kecamatan tersebut merupakan daerah rawan banjir, dengan itensitas titik tergenang berubah-ubah setiap kali hujan turun.
Robert mengatakan, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah banyaknya sungai di sekitaran 4 kecamatan tersebut. Menurut analisa dari BPBD curah hujan yang tinggi juga menjadi pemicu terjadinya banjir.
“Jika hujan dengan intensitas tinggi yang berlansung cukup lama bisa dipastikan beberapa kawasan tersebut akan terendam air genangan luapan dari sungai, selain itu pasang naik air yang juga datang bersamaan dengan waktu hujan membuat air tidak bebas untuk mengalir ke laut sehingga meluap dan menyebabkan banjir,” jelasnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto menyebutkan, penyebab banjir lebih sering terjadi akibat tumpukan sedimen dan sampah yang menyumbat saluran drainase dan sungai di Kota Padang. Saat ini tinggi daratan di Kota Padang hampir sama rata dengan permukaan air laut yang mengakibatkan genangan dengan mudah terjadi di daerah sekitar muara di Kota Padang.
Namun Tri menyebutkan ada hal yang harus diketahui oleh masyarakat terkait pengelolaan sungai di Kota Padang tidak berada di bawah naungan PUPR Padang. Ia menyebutkan dalam pengelolaan sungai di Kota Padang mayoritas dipegang oleh provinsi dan pusat.
“Hal tersebut merupakan batasan yang kita miliki karena wahana untuk melakukan revitalisasi sungai dan pelebaran sungai berada di tangan BWS V dan PSDA Sumbar. Kota Padang dalam kasus ini hanya dapat melakukan koordinasi terkait apa saja yang terjadi kepada sungai di Kota Padang,” tuturnya.
Batasan tersebut yang membuat Pemko Padang tidak bisa terlalu leluasa dalam melakukan aktivitas revitalisasi pada sungai-sungai tersebut. Namun ia mengatakan Pemko Padang tidak akan lepas tangan terkait permasalahan banjir di Kota Padang.
“Tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat, saat ini bagaimana Pemko Padang menjaga intensitas komunikasi antara OPD terkait agar dapat melakukan revitalisasi atau normalisasi pada sungai,” jelasnya.
Saat ini, Dinas PUPR Padang berencana untuk melakukan pengerukan di salah satu titik banjir di Kota Padang, yakni di Parakjambu di Kelurahan Dadok Tunggulhitam. Ia mengatakan, Parakjambu merupakan daerah yang sangat rawan terjadi genangan air, ketinggian air di sana pun bervariasi tergantung berapa lama intensitas hujan dan tergantung kepada kategori hujan sedang atau lebat.
“Karena kebetulan kita akan mengganti jembatan yang merupakan kewenangan PUPR Padang, jadi sekaligus kita melakukan pengerukan pada sendimen yang menumpuk di sekitaran jembatan yang menghambat aliran air. Rencana tersebut kita targetkan akan dapat terealisasi pada akhir 2022,” ucapnya.
Selain itu Tri juga mengatakan di tahun 2022 ini ada 7 proyek pengendalian banjir yang dilakukan oleh BWS V di Kota Padang, diantaranya Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II-Padang Sub Project; Sumatera Barat, Pembangunan Polder/Kolam Retensi Asrama Polda di Kota Padang; Sumatera Barat, Pembangunan Embung Universitas Andalas di Kota Padang, pemeliharaan berkala kolam retensi Danau Cimpago collecting pond, pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond, pemeliharaan berkala kolam retensi Ulakkarang retarding pond dan yang terakhir pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi parupuk retarding pond.
Tujuh kegiatan BWS V tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi potensi banjir dan mempercepat penurunan genangan air di daerah yang rawan terjadi bencana banjir.
“Mudah-mudahan ini menjadi gayung bersambut bagaimana Pemko Padang terus berusaha dalam mengurangi potensi banjir di Kota Padang dengan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam mengatasi banjir,” ucapnya.
Selain itu untuk mengatasi banjir Pemko Padang berencana akan membangun mesin pompa yang akan bertugas untuk mengalirkan banjir menuju ke laut. Untuk saat ini masih belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Satu mesin beserta peralatan pompa air tersebut bisa menyentuh angka Rp 40 miliar dan saat ini ada 4 titik di Kota Padang yang bisa digunakan sebagai salah satu solusi mengurangi banjir di Kota Padang,” bebernya.
Ia berharap di tahun 2023 mendatang, Kota Padang minimal sudah memiliki 2 pompa yang akan digunakan untuk menyalurkan air ke laut. Bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini memang masih dalam proses bangkit dari pandemi, maka tentunya penganggaran menjadi persoalan lanjutan untuk hal tersebut. “Namun saat ini kita tidak akan putus asa untuk mewujudkan solusi tersebut,” harapnya.
Dari semua itu, hal yang paling penting adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kota dan drainase. Ia mengatakan petugas sering menemukan barang-barang tak lazim di saluran air yang tentunya menyumbat aliran drainase sehingga menyebabkan banjir.
“Petugas di lapangan pernah menemukan ban, kasur, dan tumpukan jerami di dalam aliran sungai maupun drainase. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya menjaga aliran sungai dan drainase agar tidak menjadi pemicu banjir di daerah tesebut,” ucapnya.
Maka salah satu tujuan dari program Padang Bergoro yang diluncurkan beberapa waktu lalu adalah sebuah pancingan bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan dan saluran air.
“Jika tidak ada partisipasi dari masyarakat maka penanggulangan banjir di Kota Padang tidak akan pernah berhasil. Untuk itu kita mengimbau kepada masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya keberlangsungan drainase agar tidak menyebabkan potensi bencana di kemudian hari,” ungkapnya.
Pemerhati lingkungan Prof Isril Berd mengatakan, sejak dulu Kota Padang tidak pernah bebas banjir, terutama di perkampungan nelayan di Muara Batang Arau, Berok, Purus, Ulakkarang, Airtawar, Pasia Jambak dan Padangsarai, karena daerah Kota Padang posisinya rendah atau istilahnya backswamp atau rawa belakang.
Penyebab lainnya karena curah hujan di Kota Padang relatif tinggi, dalam data ada sekitar 3.500 sampai 4.500 mm per tahun. “Kalau saja ada hujan lebih dari 60 mm per hari, maka banyak sekali lokasi yang akan banjir di Kota Padang,” katanya.
Lalu fasilitas drainase yang tidak memadai untuk mengatasi curah hujan di Kota Padang. Ukuran dimensinya pun tidak besar, jadi tidak mampu mengalirkan kelebihan air saat curah hujannya cukup tinggi.
“Kebersihan lingkungan di Kota Padang pun tercederai karena banyaknya sampah yang ada di aliran sungai. Jadi Kota Padang harus sikapi dan kita kelola manajemen banjirnya dengan baik,” ungkapnya.
Terakhir Kota Padang memang luas, tapi hanya 30% luas Kota Padang yang bisa dijadikan tapak pembangunan. Sedangkan 70% adalah lereng bukit barisan dari Indarung ke Lubuk Minturun misalnya adalah lereng-lereng bukit. Sementara di daerah-daerah lereng tersebut sudah banyak dijadikan permukiman, jadi daerah resapan semakin berkurang.
“Jadi bisa dikatakan setiap tahunnya ancaman banjir di Kota Padang itu pasti ada dan tersebar di mana-mana. Jika dijumlahkan ada sekitar 3.000 hingga 4.000 hektare daerah yang terkena banjir di Kota Padang setiap tahunnya.
Menurutnya, upaya Pemko Padang mengatasi banjir sudah terlihat, beberapa aliran drainase yang ada di Kota Padang banyak diperbaiki dan dibersihkan. Itu artinya perhatian pemerintah daerah untuk pengendalian banjir. Jadi kalau bisa jangan hanya sekadar membersihkan, tapi kalau bisa ditambah.
Sementara itu, untuk banjir rob, pemerintah juga harus berkolaborasi untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya kalau bisa aliran-aliran drainase dan muara sungai itu dikeruk karena pendangkalan. Kalau dangkal, volume air yang mengalir cukup besar. Jadi saat pasang naik, bertemulah aliran sungai dengan pasang naik sehingga menyebabkan banjir, misalnya di Batang Arau.
Selain itu, kawasan di Batang Arau tersebut banyak sampah. “Jadi aliran muara itu harus dibersihkan, begitu juga saluran drainasenya agar tidak dangkal,” ucapnya. Lalu, perda dan perwako harus ditegakkan. Pemerintah melalui jajarannya harus mengawal perda tersebut berjalan.
Tak hanya itu, masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya harus peduli terhadap lingkungan. “Kita tingkatkan juga pemikiran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Haryani mengatakan Kota Padang merupakan kota pesisir yang rentan dilanda banjir. Maka dari sisi tata ruangnya harus direncanakan, mulai dari memperhatikan lahan yang harus sesuai daya tampung.
Untuk kondisi lahan harus 80 persen digunakan untuk lahan dan 20 persennya untuk ruang terbuka. “Semuanya harus menjadi acuan dalam melakukan pembangunan,” tuturnya. (*/red)
