SIBERUT UTARA, ONtime.ID — Suasana kunjungan kerja Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, mendadak tegang ketika ia meninjau pelaksanaan pembangunan Asrama SMPN 3 yang berlokasi di Desa Sotboyak, Kecamatan Siberut Utara.
Proyek yang telah dikontrakkan dengan nilai Rp 862.000.000 melalui APBD Tahun Anggaran 2025 itu memperlihatkan kondisi yang jauh di bawah ekspektasi pemerintah daerah. Ketika tiba di area pembangunan, Rinto langsung menunjukkan ekspresi kecewa dan geram setelah melihat progres fisik di lapangan yang dinilai sangat tertinggal.
Proyek dengan Nomor Kontrak Sp-23/Ppk/Dau.08.Smpn.3.Sibuta-Asrama/Disdikbud/2025 itu baru mencapai tahap pemasangan sloof pondasi dan sebagian tiang kolom.
Keterlambatan signifikan ini memunculkan keprihatinan mendalam dari pemerintah daerah, terlebih asrama tersebut direncanakan untuk menampung siswa-siswi yang berada jauh dari pemukiman utama.
Bupati Rinto, yang dikenal tegas dalam mengawasi pembangunan infrastruktur pendidikan, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Di hadapan para pejabat perangkat daerah, pendamping teknis, serta aparat desa, ia menyesalkan lemahnya progres pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak rekanan, CV Bumi Sikerei Sejahtera.
“Ini proyek untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Tetapi progresnya seperti ini? Sangat memprihatinkan. Jauh dari kata memadai,” ujar Rinto dengan nada tinggi saat memberi arahan kepada jajaran dinas terkait.
Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, apalagi dengan dana yang mencapai hampir satu miliar rupiah.
Bupati Rinto menilai bahwa pihak rekanan tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab. Ia mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, hingga manajemen waktu dari perusahaan pelaksana.
Menurutnya, proyek strategis seperti pembangunan asrama sekolah tidak boleh dikerjakan secara serampangan, karena kebermanfaatannya sangat vital bagi peserta didik dari daerah terpencil.
“Kalau melihat kondisi seperti ini, jelas ada masalah. Apakah itu pada manajemen perencanaan, tenaga kerja, atau komitmen penyedia jasa, harus segera dievaluasi. Tidak boleh dibiarkan sampai terjadi keterlambatan yang merugikan,” tegas Rinto lagi.
Selain menyoroti progres yang lambat, Rinto juga mempertanyakan kualitas pekerjaan awal yang tampak kurang rapi dan tidak menunjukkan standar pengerjaan konstruksi yang ideal. Beberapa sloof terlihat tidak tersusun dengan presisi, sementara rangkaian besi kolom tampak belum lengkap dan dikerjakan secara bertahap tanpa pola yang jelas.
Kekesalan Bupati semakin memuncak ketika melihat minimnya aktivitas kontraktor di lokasi proyek. Dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat mandor atau penanggung jawab lapangan yang dapat memberikan penjelasan detail terkait lambannya progres pembangunan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proyek tidak mendapatkan pengawasan internal yang memadai.
“Saya ingin penjelasan yang jelas. Ini uang rakyat. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk main-main dengan proyek seperti ini,” kata Rinto, sambil meminta laporan tertulis dari dinas teknis dalam waktu dekat.
Usai melakukan peninjauan, Bupati Rinto langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan evaluasi mendalam. Ia menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan harus memahami konsekuensi kontraktual jika gagal memenuhi kewajiban, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak dan sanksi administratif lainnya.
Rinto juga meminta agar pengawasan lapangan diperketat, baik dari sisi progres pekerjaan, penggunaan material, maupun kedisiplinan kontraktor dalam memenuhi timeline yang telah disepakati. Menurutnya, setiap keterlambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi menghambat akses pendidikan bagi siswa di wilayah pedalaman Siberut Utara.
“Kita tidak boleh membiarkan proyek-proyek pendidikan berjalan tanpa kepastian kualitas. Terlalu banyak anak-anak kita yang masih berjuang untuk mendapatkan fasilitas layak. Mereka berhak atas asrama yang aman, kuat, dan selesai tepat waktu,” tuturnya.
Sementara itu, pihak CV Bumi Sikerei Sejahtera saat dikonfirmasi wartawan terkait kritik Bupati dan lambannya pengerjaan proyek, memilih untuk tidak memberikan komentar. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari perusahaan mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan maupun langkah perbaikan yang akan mereka tempuh.
Sikap bungkam dari pihak pelaksana pekerjaan ini justru menambah tanda tanya di kalangan masyarakat maupun pemerhati pembangunan daerah. Sejumlah warga setempat yang mengetahui kunjungan Bupati berharap pemerintah mengambil langkah tegas agar proyek dapat segera diselesaikan sebelum memasuki masa pembelajaran semester berikutnya.
Keterlambatan pembangunan asrama ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses belajar siswa, terutama mereka yang tinggal jauh dari sekolah. Sebab, selama ini banyak siswa harus menempuh perjalanan panjang dengan medan berat yang tidak jarang membahayakan keselamatan mereka.
Para tokoh masyarakat Desa Sotboyak menilai bahwa pembangunan asrama merupakan kebutuhan mendesak. Mereka berharap pemerintah daerah dan kontraktor dapat bekerja sama untuk mempercepat realisasi pembangunan tanpa mengorbankan kualitas bangunan.
“Kami hanya ingin anak-anak bisa tinggal di tempat yang aman dan layak. Jangan sampai proyek ini tertunda terlalu lama,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Bupati Rinto mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memonitor perkembangan proyek ini dari minggu ke minggu. Ia menegaskan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyelewengan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan.
Rinto mengakhiri kunjungannya dengan pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pihak rekanan. “Kita ingin pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan transparan. Kalau ada pihak yang tidak sanggup bekerja sesuai aturan, lebih baik mundur daripada merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dengan sorotan langsung dari kepala daerah, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam mengawal proyek asrama ini agar sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap perkembangan akan dipublikasikan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan di Kepulauan Mentawai. (tim)
