SOLOK, ONtime.ID – Pelaksanaan proyek preservasi ruas jalan Lubuk Selasih–Surian, tepatnya di kawasan Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mulai menuai sorotan. Proyek bernilai lebih dari Rp180 miliar yang dikerjakan PT Rimbo Peraduan itu dikeluhkan masyarakat lantaran pekerjaan drainase tak kunjung dituntaskan, sementara akses dan aktivitas ekonomi warga ikut terdampak.
Dengan masa pelaksanaan 746 hari kalender, proyek infrastruktur tersebut semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan pengguna jalan serta kepentingan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
Faktanya, sejumlah warga Batu Bagiriak, Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, mengaku harus menanggung dampak pekerjaan drainase yang terbengkalai selama kurang lebih dua bulan.
Salah seorang warga, Anda Chaniago (47), mengungkapkan pengerukan saluran drainase di depan rumahnya menyebabkan akses menuju tiga rumah warga terganggu. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena saluran yang telah dibongkar belum juga ditutup dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
Ia menyebut, sebelum pekerjaan dimulai, pihak kontraktor sempat menjanjikan pemasangan box culvert sekaligus penutupan kembali saluran hanya membutuhkan waktu satu hari.
Namun, janji tersebut tak kunjung terealisasi hingga dua bulan berlalu.
“Janjinya hanya sehari sudah selesai dikerjakan dan ditutup, akan tetapi sudah dua bulan drainase tersebut belum juga diperbaiki. Bahkan, pernah ada pengendara motor yang mengalami kecelakaan akibat drainase yang belum diperbaiki tersebut,” ungkap Anda.
Keluhan ini bukan sekadar persoalan kenyamanan. Drainase yang terbuka dan pekerjaan yang tidak segera dituntaskan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintasi kawasan tersebut.
Persoalan lebih serius juga dirasakan warga lainnya yang akrab disapa Mak Nur. Ia mengaku aktivitas usaha gudang penyimpanan sayur-mayur miliknya terpaksa berhenti akibat penempatan material proyek yang menghalangi akses keluar masuk kendaraan.
Menurut keterangannya, tumpukan material dan box culvert telah berada di halaman gudangnya selama kurang lebih dua bulan. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat keluar masuk secara normal sehingga kegiatan usaha yang menjadi sumber penghidupannya terhenti.
“Sejak ada proyek ini saya mengalami kerugian besar. Material ditumpuk di depan gudang saya sudah dua bulan terakhir. Selama itu juga gudang saya tutup. Bahkan, yang lebih parah, material ditumpuk di lokasi saya tanpa ada permintaan izin terlebih dahulu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana, terutama menyangkut dasar penggunaan lahan warga untuk penempatan material proyek. Apakah lokasi tersebut telah mendapatkan persetujuan pemilik atau justru digunakan tanpa izin?
Lemahnya Pengawasan Proyek
Dua bulan pekerjaan drainase tidak kunjung diselesaikan, akses tiga rumah warga terganggu, hingga aktivitas gudang sayuran terhenti. Kondisi ini menjadi catatan serius bagi pelaksanaan proyek preservasi jalan yang menelan anggaran negara lebih dari Rp180 miliar tersebut.
Publik patut mempertanyakan bagaimana pengendalian pekerjaan di lapangan dilakukan, termasuk fungsi pengawasan terhadap kontraktor pelaksana. Sebab, pekerjaan infrastruktur tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat maupun menyebabkan akses ekonomi warga terputus tanpa penanganan yang memadai.
Pihak kontraktor juga perlu menjelaskan alasan keterlambatan penyelesaian drainase, kepastian jadwal penuntasan pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap dampak yang dialami masyarakat.
Warga berharap PT Rimbo Peraduan segera menyelesaikan drainase, menyingkirkan material yang menghalangi akses, serta memulihkan kondisi jalan dan lingkungan sekitar agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait berbagai keluhan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Anggaran Fantastis
Proyek bernilai ratusan miliar rupiah seharusnya menjadi solusi bagi peningkatan infrastruktur dan mobilitas masyarakat. Bukan sebaliknya, justru meninggalkan persoalan yang harus ditanggung warga selama berbulan-bulan.
BPJN Sumatera Barat selaku pihak terkait perlu memastikan kontraktor bekerja sesuai ketentuan kontrak, standar keselamatan, serta kewajiban menjaga akses masyarakat selama pelaksanaan pekerjaan.
Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan terbuka mengenai penanganan keluhan, penggunaan lahan untuk penempatan material, dan langkah konkret pemulihan kerugian yang dialami warga. (*)
