Kepala BKKBN juga memberikan program frame tenaga diluar eksekutif yang namanya satuan tugas (Satgas), dimana dibawahnya ada petugas Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dengan anggotanya 400 orang yang terdiri dari bidan, PKK dan penyuluh KB yang digerakkan ntuk mendata secara real time harian mengenai data pernikahan, angka melahirkan yang bayinya mempuyai panjang dibawah 48 cm.
Kemudian nikah tetapi tidak memenuhi syarat hamil dengan sistem by name by address. Dimana 400 orang tersebut tidak digaji, akan tetapi dibeikan uang pulsa untuk mengirimkan data tersebut setiap bulannya dan luar biasanya Bupati Sijunjung telah menggunakan system geospasial atau Geographic Information System (GIS) dimana bisa memantau realtime angka kelahiran per harinya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan, salah satu faktor dalam percepatan penanganan stunting yaitu mengenai knowledge atau peningkatan ilmu pendidikan dan pengetahuan bagi para orang tua terhadap tahapan-tahapan penanganan stunting.
“Bagi para orang tua, pengetahuan dan pendidikan mengenai stunting itu sendiri merupakan salah satu faktor dalam menekan angka stunting dan kita semua berharap semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk Kabupaten Sijunjung dan Sumatera Barat dalam penekanan angka stunting,” tegasnya.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa S.STP,M.Si, mengatakan, persoalan stunting saat ini menjadi isu nasional, terutama dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka stunting meningkat secara nasional. “Persoalan stunting ini menjadi perhatian secara nasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
Karena secara nasional angka stunting ini mengalami kenaikan, terutama dampak dari pandemi Covid-19 kemarin. Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan di sana,” tuturnya.
Benny menjelaskan Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penanganan stunting, yang nantinya juga menjadi referensi atau percontohan bagi daerah lain.
“Kita di Kabupaten Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat yang dirasa sudah lengkap, sehingga program penanganan stunting dari pusat nantinya bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung. Untuk itu kita melakukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh elemen yang ada termasuk Forkopimda itu sendiri, termasuk dengan MUI dengan menyampaikan melalui dakwah dan keagamaan terkait dengan penanganan stunting kepada masyarakat. Tinggal keseriusan dan pola bagaimana program tersebut tepat sasaran, ” ujarnya.
