Hal ini disampaikan Ketua BPPD Sumbar, Sari Lenggogeni kepada ONTIME.ID, Jumat (25/3). Ia mengatakan, selama di Sumbar, Menparekraf akan menghadiri dua agenda. “Besok (hari ini, red) rencananya ada dua kegiatan yang akan dihadiri Menparekraf, Sandiaga Uno, yakni pelantikan BPPD Sumbar, dan dilanjutkan dengan acara Menteri Mendengar Pokdarwis Berbicara,” kata Lenggogeni.
Lebih jauh, ia menyebut, pihaknya optimis pariwisata di Sumbar bisa kembali bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
“Saya optimis dengan beliau (Menparekraf) mulai dari beliau menjabat. Karena beliau sangat aktif dan taktis dalam memberikan solusi, sehingga akan memberikan energi bagi Sumbar melalui BPPD dan pemangku kepentingan di bidang pariwisata,” ujarnya.
Ke depan, ia menambahkan, BPPD Sumbar akan melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Termasuk dengan pihak perbankan yang sudah menyatakan dukungan terhadap pariwisata di Sumbar. BPPD Sumbar sebagai mitra kedinasan juga siap mengurus promosi pariwisata di Sumbar.
“Kita optimis dan melihat mulai ada titik cerah. Tetap kami imbau prokes dan CHSE tetap jalan. Kami lihat masyarakat sudah cukup jenuh di rumah. Oleh karenanya, kita harus mengambil peluang itu untuk menggeliatkan potensi pariwisata,” ucapnya.
Ia juga menargetkan Sumbar bisa menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan di wilayah Indonesia bagian barat.
Optimisme Kebangkitan Pariwisata
Dilonggarkannya berbagai aturan perjalanan domestik selama masa pandemi serta telah berlalunya masa puncak Omicron dinilai menjadi momentum untuk kembali membangkitkan sektor pariwisata yang sempat terpuruk. Untuk itu, pematangan destinasi-destinasi prioritas harus semakin dikebut.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar, Luhur Budianda menyebutkan, momentum ini harus bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi tingkat kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik ke Sumbar.
“Tahun ini kami sedang menyiapkan Visit Beautiful West Sumatera 2023. Dalam iven ini wisatawan akan disuguhkan dengan daerah-daerah wisata unggulan di Sumbar. Ini juga salah satu upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi Sumbar,” katanya.
Ia berharap kunjungan wisatawan ke Sumbar bisa meningkat secara signifikan daripada sebelumnya. Menurut data Dispar Sumbar, kunjungan wisatawan di Sumbar pada tahun 2019 tercatat lebih kurang 8,3 juta orang, kemudian turun di tahun 2020 turun menjadi 8 juta orang, dan pada 2021 kembali turun tajam menjadi 4,5 juta orang.
Untuk tahun ini, pihaknya menargetkan kunjungan 6 juta orang ke Sumbar. Dalam hal strategi promosi sendiri, masih menggunakan platform digital atau secara dalam jaringan (daring). “Sebab, dua tahun belakangan bisa dikatakan Dispar menganggur. Otomatis dukungan anggaran yang diterima minim. Sehingga masih untuk melakukan promosi dalam bentuk lain,” katanya.
Guna menunjang strategi promosi di dunia digital, pihaknya juga mengundang para pemengaruh (influencer) untuk datang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Sumbar.
“Bulan ini kami juga tengah melakukan kegiatan Influencer Goes to Sumbar. Dari situ diharapkan mereka bisa membagikan informasi soal keindahan Sumbar kepada para pengikutnya di media sosial. Sehingga membuat lebih banyak orang tahu daerah destinasi wisata di Sumbar dan mereka tertarik untuk datang juga ke Sumbar,” katanya.
Ia mengaku optimistis pariwisata Sumbar dapat segera bangkit. Sebab, sektor wisata, menurutnya, sangat cepat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami perlu dukungan dari seluruh unsur dan pihak yang berkaitan dengan sektor pariwasata. Termasuk juga dukungan dari masyarakat Sumbar untuk menciptakan hospitality dan membuat nyaman para pengunjung yang datang ke Sumbar,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengaku mendukung aturan perjalanan domestik terbaru. Ungkapannya mengacu pada kebijakan tidak mewajibkan penumpang transportasi umum melampirkan hasil tes PCR atau antigen jika sudah menerima dua dosis maupun dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19.
Aturan perjalanan domestik terbaru diharapkan turut mendorong kunjungan masyarakat ke beberapa destinasi, yang mana akhirnya mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Perubahan aturan perjalanan terbaru tanpa tes antigen dan PCR ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengumumkan aturan terbaru yang mulai berlaku Selasa (8/3) sampai waktu yang belum ditentukan.
Merujuk SE tersebut, pelaku perjalanan yang baru divaksin Covid-19 dosis pertama tetap wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 3×24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.
Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam atau tes antigen dengan maksimal sampel diambil 1×24 jam sebelum keberangkatan.
PPDN dalam kategori ini juga diharuskan melampirkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. (red)
