PADANG, ONtime.ID- Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menampung aspirasi masyarakat dari 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur, dalam agenda reses perseorangan yang ia laksanakan, Senin (28/10).
Dalam reses tersebut mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan di sektor pendidikan, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas.
Muhidi mengatakan, seluruh aspirasi yang masuk akan diperjuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kedewanan.
“Untuk memaksimalkan pembangunan daerah, kita selalu memegang nilai-nilai partisipatif, usulan yang masuk akan ditampung mulai dari tingkat RT, RW hingga ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga hasilnya lebih maksimal,” ujar Muhidi.
Dia juga mengatakan, diharapkan per kelurahan nantinya ada proses rembuk warga yang bukan Musrembang, namun nantinya akan diakomodir melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar.
“Kedepan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan diperkuat, jadi mulai lah melakukan pendataan untuk bisa dilaksanakan. Mana yang telah memiliki usaha akan difokuskan apa kebutuhannya, adapun untuk generasi muda seperti siswa SMA, akan diberikan keahlian untuk bekal masa depan,” ujarnya menambahkan.
Dia menyebut, selama menjadi wakil rakyat tujuan prioritasnya adalah memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Baik di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sektor pendidikan dan yang lainnnya. Pada dasarnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan diupayakan.
Dalam reses Ketua DPRD Sumbar ini ada yang menyampaikan permintaan untuk pengangkatan guru berstatus honorer menjadi PPPK, hingga bantuan untuk pembangunan fasilitas musala.
Salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Simpang, Haru Panew mengatakan, secara infrastruktur di Simpang Haru khususnya jalan Singsimaraja telah baik, namun masyarakat butuh akses program pemberdayaan dari pemerintah, untuk peningkatan SDM masyarakat.
Disisi lain diungkapkannya, kebutuhan pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Padang Timur juga diperlukan, masyarakat memiliki rencana membangun SD dan SMP khususnya pada daerah Aur Duri.
Di Aur Duri hanya ada satu SD, untuk lahan telah tersedia namun belum bisa ditindaklanjuti, bagaimana arahan proposalnya. Kondisi yang sama juga terjadi untuk pembangunan SMP. Untuk siswa/siswi SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA juga sulit untuk mendapatkan sekolah negeri, karena zonasi yang jauh.
“Jadi kita juga berencana untuk membangun SLTA di daerah ini,” katanya.
Sementara itu salah seorang masyarakat yang lainnya juga menanyakan tentang program pelatihan untuk pemuda, yaitu pelatihan tenaga keamanan (satpam-red) dan beasiswa pendidikan vokasi.
“Secara keseluruhan aspirasi yang masuk akan diperjuangan, karena menyangkut orang banyak. Jadi sesuai dengan kewenangan akan ditindaklanjuti,” tukas Muhidi. (*)
