PADANG, ONtime.ID — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (12/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP KJI Andarizal, Ketua Nasional KJI Nurfandri, serta Sekretaris Umum KJI Zulfadli. Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara organisasi pers dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP KJI Andarizal memaparkan sejumlah program prioritas organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
[irp posts=”36903″ ]
Menurut Andarizal, UKW merupakan agenda penting yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencetak wartawan yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman kuat terhadap etika profesi jurnalistik.
“UKW menjadi instrumen penting untuk memastikan wartawan memiliki standar kompetensi yang jelas dan terukur. KJI berkomitmen mendorong lahirnya jurnalis yang tidak hanya cakap dalam mencari dan menyajikan informasi, tetapi juga memahami kode etik jurnalistik serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” ujar Andarizal.
Ia menambahkan, KJI berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan UKW tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengundang Gubernur Sumbar untuk hadir dan memberikan materi motivasi kepada peserta sebagai bagian dari penguatan kapasitas insan pers.
[irp posts=”36900″ ]
“Kami sedang mempersiapkan seluruh aspek pelaksanaan UKW agar berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi peserta. Dukungan pemerintah daerah menjadi energi positif bagi kami untuk menyukseskan agenda besar ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut positif inisiatif yang digagas KJI. Menurutnya, peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.
Mahyeldi menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menyampaikan informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat.
[irp posts=”36897″ ]
“Saya mengapresiasi langkah KJI yang terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan. Pers memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kapasitas insan pers, karena keberadaan wartawan yang profesional dan berintegritas menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi dan keterbukaan informasi publik.
“UKW diharapkan mampu melahirkan wartawan yang semakin profesional, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta mampu menjaga marwah profesi di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks,” tambahnya.
[irp posts=”36894″ ]
Audiensi tersebut juga memperlihatkan semakin kuatnya hubungan kemitraan antara organisasi pers dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem jurnalistik yang sehat, independen, dan bertanggung jawab.
Melalui agenda UKW yang tengah dipersiapkan, KJI menargetkan lahirnya insan pers yang lebih kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel.
Pertemuan antara DPP KJI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menjadi sinyal positif bahwa upaya peningkatan kualitas jurnalisme akan terus menjadi perhatian bersama demi mendukung pembangunan daerah yang transparan, informatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
