Walau demikian, Tim ekonomi DPN Kombatan berpandangan bahwa larangan ekspor yang diputuskan Presiden itu sudah sangat tepat. “Resikonya memang akan menghadapi serangan balik kekuatan internasional maupun dalam negeri. Dan ini, pasti sudah diperhitungkan kinerja Presiden,” kata Budi Mulyawan yang di kalangan kader senior PDI Perjuangan akrab dipanggil Cepi.
Jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil keputusan itu, lanjut Cepi, dampaknya lebih berat. Kesewenang-wenangan pasar atau kartel Migor yang secara terang-terangan memandulkan marwah negara berdaulat akan menjadi preseden buruk untuk komoditas nasional yang lain. Rakyat dilecehkan, mengingat Indonesia penghasil sawit terbesar dunia, namun kalangan konsumen ibu-ibu dimana seolah dipaksa harus antre beli minyak goreng.
“Baru pertama ini sepanjang sejarah minyak goreng di era reformasi, rakyat dipaksa antre mirip zaman Indonesia awal merdeka. Ada korban meninggal, walaupun cuma hitungan jari. Ini identik penghinaan,” ungkap pelaku sejarah tragedi “Kudatuli” 1996 cikal bakal reformasi’98, merupakan peristiwa peberangusan kantor DPP PDI oleh rezim Orde Baru, sebelum ganti nama PDI Perjuangan.
Tim ekonomi Kombatan, lanjut Cepi, menemukan banyak keganjilan. Sebagai negara penyumbang minyak sawit terbesar dunia sejak 2006, mendadak masyarakat Indonesia di mana-mana mulai awal 2022, mengalami kelangkahan Migor sebagai kebutuhan pokok. Akibatnya, kalangan ibu-ibu resah dan timbul kegaduhan politik. Kenaikan harga di pasar pun, pemerintah seperti sulit mengendalikan.
“Ironis lagi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru kemudian menghapus HET (Harga Ecerean Tertinggi). Tambah aneh, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana saat rapat dengan DPR menuding penyebab kelangkaan Migor karena ada mafia,” ungkap Ketum Ormas Nasionalis yang dideklarasikan dua tahun lalu di Bandung ini.
