BUKITTINGGI, ONTIME.ID- Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membahas sejumlah hal-hal strategis untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Jumat (3/5).
Dalam kesempatan itu, komisi yang membidangi pemerintahan tersebut, mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada untuk bisa menyelesaikan sengketa dengan sistem kekeluargaan terlebih dahulu. Jangan langsung ke ranah hukum.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Maigus Nasir mengatakan, ada beberapa poin strategis yang menjadi catatan penting komisi untuk menjadi pembahasan dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada (27/11) mendatang.
Diantaranya, mesti ada pola penyelesaian sengketa pada proses pemilihan dengan nilai-nilai kearifan lokal (Bajanjang naik Bajanjang turun-red). Jadi jangan langsung ke ranah hukum, harus ada pola musyawarah terlebih dahulu.
Selanjutnya, keterlibatan kepala daerah sebagai perwakilan partai politik yang harus menjadi contoh utama dalam menjaga netralitas, dengan adanya hal itu maka terciptalah suasana kondusif dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan diantara peserta Pilkada.
Politisi PAN itu juga menyinggung kelangsungan penduduk yang berdomisili pada perbatasan Agam dan Bukittinggi. Kepastian hak pilih untuk mereka harus diakomodir pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Maigus juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam hari H Pilkada, jangan ada hal-hal yang terkesan melanggar pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara itu Anggota Komisi I, Leliarni membahas tentang kelalaian pelaksana pemilihan umum (Pemilu), dikatakannya proses pemilu telah ada aturan yang mengikat tapi sayang masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas. Jadi hal yang tidak seharusnya terjadi di pilpres dan pileg, harus dievaluasi pada pelaksanaan pilkada.
“Kita berharap para penyelenggara pemilu untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga tercipta pemilu yang bermartabat,” katanya.
Anggota Komsi I lainnya Desrio Putra mengatakan, Pemko Bukittinggi juga memiliki tim pemantau pemilu untuk menciptakan pemilihan yang beritegritas. Kabupaten/kota lain diharapkan bisa memiliki tim yang sama atau dengan penerapan berbeda.
Dia berharap untuk lebih meningkatkan pengawasan pemilih unsur ninik mamak tokoh masyarakat LKAAM atau organisasi masyarakat lainnya dilibatkan, namun harus dalam koridor indipenden.
Kedatangan Komsi I DPRD Sumbar disambut oleh Wali Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Asisten I Pemko Bukittinggi Isra Yonza, dikatakannya dalam pemilihan umum Bukittinggi selalu mengusung Pemilu Badunsanak. Untuk pelaksanaan Pilkada Pemko Bukittinggi memberikan hibah sebesar Rp13,8 miliar kepada KPU Bukittinggi. Untuk Bawaslu sebesar Rp 4 miliar.
Dalam upaya pengamanan Pemko juga merangkul pihak Kepolisian dan TNI, tentunya hibah yang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing.
Dalam kesempatan itu Asisten I Pemko Bukittinggi Isra Yonza menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan komisi I DPRD Sumbar. Diharapkan koordinasi terus terjaga jelang pilkada. (vand)
