PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Memasuki hari ketiga pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pemutakhiran data tambak udang di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) Padang Pariaman terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlangsungan usaha tambak yang legal dan berkelanjutan.
Kegiatan ini kembali melibatkan jajaran strategis daerah, antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Alfian, Asisten II Yurisman, Tim Ahli Hendri, serta tim teknis dari Dinas PUPR, DLHPKPP, Dinas Perikanan, dan Satpol-PP. Fokus utama hari ketiga adalah verifikasi lapangan terhadap tambak-tambak yang belum memiliki izin usaha serta evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan budidaya yang ada.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata dan menertibkan aktivitas tambak udang yang marak di sepanjang pesisir Padang Pariaman. Kepala DPMPTP, Arkadius, menegaskan pentingnya penertiban agar kegiatan budidaya tambak udang tersebut berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.
“Kami tidak hanya melakukan pendataan, tapi juga pembinaan kepada para pelaku usaha tambak. Ini untuk memastikan usaha mereka memiliki izin yang sesuai dan tidak merusak ekosistem pesisir,”.
Arkadius, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berupaya melakukan pendataan, tetapi juga serius dalam melakukan pembinaan dan penertiban. “Ini bukan sekadar pendataan. Kami ingin memastikan seluruh aktivitas tambak udang di pesisir berjalan sesuai aturan, berizin, dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan ini akan menjadi agenda berkelanjutan yang mencakup seluruh wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman. “Kami akan lanjutkan ke seluruh titik pesisir. Ini bagian dari penataan kawasan dan dukungan terhadap investasi perikanan yang berwawasan lingkungan,” tambahnya.
Ia menambahkan, pengawasan akan terus diperluas ke wilayah-wilayah lain di pesisir Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu dekat. “Ini bentuk komitmen kami dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyinergikan langkah antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya tambak udang yang kini berkembang pesat.
Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah berharap tercipta sinergi antara pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perlindungan lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tambak di daerah. (*)
