Kab. Padang Pariaman

Pemecatan Sepihak Tenaga Swakelola oleh Pj Wali Nagari Sungai Buluh Selatan Tuai Kontroversi

344
×

Pemecatan Sepihak Tenaga Swakelola oleh Pj Wali Nagari Sungai Buluh Selatan Tuai Kontroversi

Sebarkan artikel ini
Nagari
Pemecatan Sepihak Tenaga Swakelola oleh Pj Wali Nagari Sungai Buluh Selatan Tuai Kontroversi

BATANG ANAI, ONtime.ID  -– Tenaga swakelola di Nagari Sungai Buluh Selatan mengaku diberhentikan secara sepihak oleh Penjabat (Pj) Wali Nagari, Medi Hendra. Pemecatan tersebut menuai kontroversi karena tenaga swakelola yang bersangkutan tidak menerima surat pemberhentian resmi.

Yunas Satriadi salah seorang tenaga swakelola mengungkapkan kekesalannya bahwa pemecatan tersebut terkesan aneh, seakan takut kebobrokannya dibongkar, pemecatan tersebut hanya melalui lisan saja.

“Saya dipanggil oleh Pj Walinagari Sungai Buluh Selatan Medi Hendra untuk mendengarkan pemecatan dan tidak lagi diizinkan untuk bekerja seperti biasa, tanpa ada surat administrasi pemecatan, tiba-tiba saja saya diberhentikan tanpa ada alasan yang jelas,” ujarnya.

Keputusan ini menimbulkan keresahan terhadap tenaga swakelola yang merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai alasan pemberhentiannya. Beberapa pihak menilai kebijakan ini melanggar etika administrasi pemerintahan karena tidak disertai dengan pemberitahuan resmi maupun evaluasi yang transparan.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, Medi Hendra, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp dengan nomor 081266090*** belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini. Warga berharap pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil.

Tokoh masyarakat Nagari Sungai Buluh Selatan yang tidak mau disebutkan namanya juga angkat bicara terkait pemecatan ini. Mereka meminta adanya keterbukaan dalam proses administrasi pemerintahan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya tenaga kerja yang bergantung pada pekerjaan tersebut.

Masyarakat dan tenaga swakelola berharap adanya mediasi serta kejelasan dari pihak pemerintah nagari mengenai keputusan ini. Mereka juga menuntut agar hak-hak mereka dihormati sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih ditunggu oleh berbagai pihak, termasuk tenaga swakelola yang berharap mendapatkan kejelasan mengenai status mereka. (vand)