PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Sikap Pemerintah Daerah Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Bupati John Kenedy Aziz menuai kritik keras.
Relawan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Padang Pariaman menyatakan kekecewaan mendalam atas pengabaian sistematis terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan selama lebih dari satu bulan penuh di wilayah bencana.
Sejak 26 November 2025, Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah melalui Pos Koordinasi Daerah Bencana Muhammadiyah (Poskorda) Padang Pariaman berada di garda terdepan penanganan bencana. Tanpa menunggu instruksi kekuasaan, relawan bekerja secara mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan mengisi kekosongan peran pemda di lapangan.
Dalam fase tanggap darurat, relawan mendirikan Pos Pelayanan dan Dapur Umum di Nagari Ulakan selama 26 November hingga 3 Desember 2025, menyalurkan 1.630 porsi makanan siap saji kepada warga terdampak. Pada saat yang sama, layanan kesehatan gratis selama tujuh hari digelar di Kecamatan Ulakan Tapakih, Lubuk Alung, dan Kayu Tanam melalui kolaborasi LAZISMU, MDMC Padang Pariaman, dan RS ‘Aisyiyah Pariaman.
Tak berhenti di situ, relawan juga menyelenggarakan trauma healing bagi anak-anak dan keluarga korban di kawasan Sekayan Paku, Kecamatan Kayu Tanam, sebagai upaya pemulihan jangka panjang yang nyaris tak tersentuh oleh program resmi pemerintah daerah.
Bantuan logistik berupa sembako, family kit, dan school kit terus disalurkan secara transparan melalui jaringan Muhammadiyah–‘Aisyiyah, hasil kolaborasi MDMC Sumatera Barat, LAZISMU lintas provinsi, Amal Usaha Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah, dunia usaha, serta para donatur independen.
Lebih jauh, Muhammadiyah–‘Aisyiyah bahkan telah menyatakan kesiapan terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana, termasuk pembangunan masjid dan musala, serta pemulihan ekonomi warga di kawasan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Pemda Padang Pariaman.
Namun, seluruh kerja nyata tersebut lenyap dari catatan resmi pemerintah daerah.
Puncak kekecewaan relawan terjadi pada peringatan Hari Jadi Padang Pariaman ke-193, Minggu (11/1/2026), di Aula Parit Malintang. Dalam agenda penyerahan penghargaan yang sarat simbol politik itu, kontribusi Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah tidak disebut sedikit pun. Kerja kemanusiaan yang melayani ribuan korban bencana diperlakukan seolah tak pernah ada.
Relawan menilai pengabaian ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sikap politik kekuasaan yang tidak sensitif terhadap kerja-kerja kerelawanan berbasis kemanusiaan.
“Bencana bukan panggung seremoni, tapi ruang tanggung jawab negara. Ketika relawan bekerja siang-malam, pemerintah daerah justru sibuk merayakan simbol. Ini bentuk kegagalan moral kepemimpinan,” tegas Erik Eksrada, Ketua Pos Koordinasi Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman.
Menurut Erik, sikap Bupati Padang Pariaman mencerminkan ketiadaan empati dan apresiasi terhadap gerakan kemanusiaan yang sesungguhnya menopang kehidupan warga di masa krisis.
“Pengabaian terhadap relawan adalah pengabaian terhadap korban. Negara seharusnya hadir bersama relawan, bukan menutup mata,” lanjutnya.
Meski merasa dicederai secara etis dan politik, Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah menegaskan tidak akan menghentikan kerja kemanusiaan. Mereka menyatakan tetap berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.
Relawan juga mengingatkan publik bahwa pemerintah daerah yang gagal menghargai kerja kemanusiaan sedang memperlihatkan wajah kekuasaan yang jauh dari nilai keadilan sosial. Sikap tersebut, menurut relawan, layak menjadi evaluasi serius bagi masyarakat Padang Pariaman dalam menilai arah kepemimpinan daerah ke depan.
“Kami akan tetap bekerja untuk masyarakat, dengan atau tanpa pengakuan pemerintah. Tapi publik berhak tahu: siapa yang hadir saat bencana, dan siapa yang memilih absen,” tutup Erik Eksrada, yang juga menjabat Sekretaris Muhammadiyah Padang Pariaman. (*)
