MENTAWAI, ONtime.ID — Dugaan pembiaran oleh oknum aparat penegak hukum terhadap pelanggaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mencuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
SPBU Sumber Alam Sejahtera dengan nomor registrasi 16.253.920, yang berlokasi di Km 2 Tuapejat, diduga kuat melakukan penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan.
Menurut keterangan sejumlah warga, BBM subsidi yang dikirim ke SPBU tersebut dalam jumlah puluhan ton kerap habis hanya dalam waktu satu hari. Ironisnya, para nelayan yang sangat bergantung pada BBM untuk melaut justru kesulitan mendapatkan jatah mereka. Warga menduga, sebagian besar BBM tersebut dialihkan ke berbagai resort di sekitar Mentawai, yang jelas tidak berhak menerima subsidi.
“Setiap kali kami ke SPBU, jawabannya selalu sama: habis. Tapi anehnya, resort-resort malah selalu punya stok. Ini bukan sekali dua kali, sudah bertahun-tahun begini,” ujar salah satu nelayan Tuapejat yang enggan disebutkan namanya.
Lebih mencengangkan lagi, praktik ini diduga telah berlangsung cukup lama, namun tidak pernah ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Warga mencurigai adanya keterlibatan aparat yang “masuk angin” dan menerima setoran dari mafia BBM untuk membiarkan aktivitas ilegal tersebut terus berjalan.
“Tidak mungkin praktik sebesar ini bisa jalan tanpa ada beking dari aparat. Kami menduga kuat ada setoran ke oknum penegak hukum,” tambah warga lainnya.
SPBU Sumber Alam Sejahtera hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian di wilayah Mentawai juga belum memberikan klarifikasi, meski berbagai laporan dan keluhan masyarakat telah berulang kali disampaikan.
Aktivis anti-korupsi lokal mendesak agar Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum pusat segera turun tangan. “Kami menuntut audit menyeluruh terhadap distribusi BBM di Kepulauan Mentawai dan investigasi atas dugaan keterlibatan aparat dalam pembiaran ini,” ujar Ardi Manurung, Ketua LSM Pantai Bersih Mentawai.
Kasus ini menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan subsidi tersebut. (*)
