PADANG PARIAMAN, ONTIME.ID- Pencapaian program pembangunan Padang Pariaman dalam rentang lima tahun terakhir menggembirakan.
Selama 2 tahun berturut turut Padang Pariaman mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat yaitu 6,87 persen tahun 2022 dan 5,46 persen tahun 2023, atau berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang berkisar sebesar 5,04 persen tahun 2023.
Selain itu Pemkab Padang Pariaman juga berhasil menekan angka pengangguran terbuka sesuai target RPJMD.
Sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019, tingkat angka pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 6,08 persen dengan jumlah pencari kerja hanya sebesar 8.522 jiwa.
Tingkat pengangguran terbuka tersebut selanjutnya mengalami kenaikan yang sangat drastis pada masa pandemi yaitu sebesar 8,13 persen (2020) dan 8,41 persen (2021).
Namun demikian pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 6,6 persen dan berikutnya sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,69 persen pada tahun 2023.
Hal itu disebabkan karena jumlah pencari kerja pada tahun 2023 meningkat drastis dari 14.108 orang pada tahun 2022 menjadi 23.456 orang tahun 2023 atau meningkat sebesar 66,26 persen.
“Meskipun angka pengangguran ini meningkat sedikit tapi angka itu sudah mencapai target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 7,68 persen,” ungkap Suhatri Bur.
Ia juga menjelaskan bahwa menjelang masa akhir pemerintahannya seluruh target yang tertuang dalam RPJMD diharapkan akan tercapai seperti diharapkan.
Menurutnya, sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman adalah sektor pertanian, perikanan.
Demikian pula sektor peternakan yang menyumbang sebesar 20,55 persen selanjutnya diikuti pergudangan 11,92 persen dan sektor pengolahan 10,48 persen serta berbagai sektor lainnya di bawah 10 persen seperti kontruksi, jasa dan industri. “Ini menunjukkan bahwa pembangunan Padang Pariaman berada di rel yang benar,” ungkapnya.
Suhatri Bur juga menegaskan komitmen pihaknya agar seluruh target yang ada bisa selesaikan seperti diharapkan meski dalam masa pemerintahan banyak tantangan yang dihadapi. Seperti adanya ancaman pandemi demikian pula pembatasan objek pendapatan dan sistem keuangan diatur langsung oleh pemerintah pusat. “Namun Alhamdulillah program tetap jalan,” jelas Suhatri Bur mengakhiri. (vand)
