PADANG, ONtime.ID — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang menggelar audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera (BBPPKS) Padang di kantor BBPPKS, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (6/4/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus membangun sinergi antara insan pers dan pemerintah, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.
Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, menyambut langsung rombongan PJKIP dan memaparkan peran lembaganya dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor kesejahteraan sosial. Ia menjelaskan, BBPPKS memiliki fungsi utama sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.
[irp posts=”35289″ ]
“BBPPKS tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga mendukung implementasi program sosial melalui penguatan kompetensi dan perencanaan program yang adaptif,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, memaparkan sejumlah agenda organisasi. Salah satunya adalah rencana menghadirkan Kepala BBPPKS Padang sebagai narasumber dalam podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Kepala BBPPKS Padang” yang dirancang sebagai media edukasi publik.
Selain itu, PJKIP juga meminta masukan terkait rencana studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi. Daerah tersebut dipilih karena dinilai berhasil menjadi percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Arif mengungkapkan, upaya tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Evi Yandri Rajo Budiman guna mendapatkan dukungan melalui program pokok pikiran (pokir). PJKIP turut menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat dari daerah pemilihan Kota Padang agar lebih banyak elemen masyarakat dapat dilibatkan.
[irp posts=”35286″ ]
“Targetnya adalah mendukung Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan program digitalisasi bansos, mengingat Padang menjadi daerah percontohan di Sumatera Barat,” kata Arif.
Menanggapi hal tersebut, Wildan Humaedi menyatakan dukungannya terhadap rencana studi tiru tersebut. Ia juga memberikan catatan penting agar pembahasan teknis digitalisasi bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Wildan mengungkapkan bahwa BBPPKS Padang saat ini telah menerapkan sistem digital dalam berbagai programnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara PJKIP dan BBPPKS dalam memperluas akses informasi publik serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap program kesejahteraan sosial. Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk mendorong terciptanya layanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang. (*)
[irp posts=”35283″ ]
