PADANG PANJANG, ONTIME.ID – Pemko Padang Panjang mulai membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sejumlah isu strategis pembangunan dirumuskan untuk menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang tersebut.
Musrenbang dibuka Penjabat (Pj) Sekdako, Winarno yang turut dihadiri Ketua DPRD, Mardiansyah, bersama Forkopimda lainya, OPD serta berbagai instansi dan elemen masyarakat di Kota Padang Panjang. Dengan pemateri Kepala Bappeda, Rusdianto, dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumbar, Ria Oktorina.
Winarno menyampaikan, RPJPD merupakan pedoman acuan dalam visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 tahun ke depan.
“Kita mengapresiasi Tim Penyusun RPJPD ini yang secara bersamaan juga telah melakukan penyusunan RKPD. Ini merupakan pedoman pembangunan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Winarno, Selasa (5/3).
Dijelaskannya, isu strategis pembangunan Padang Panjang ini di antaranya peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktivitas ekonomi yang berkelanjutan, penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.
Serta, supremasi hukum dan stabilitas ekonomi daerah, internalisasi agama, adat dan budaya serta infrastruktur kota dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
“Melalui musrenbang ini kita berharap peserta dapat aktif memberikan saran dan masukan dengan harapan dokumen acuan pembangunan tersebut bisa mewujudkan Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” harapnya
Sebelumnya, Sekretaris Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si menyebutkan, Musrenbang RPJPD ini sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan nasional dengan berorientasi pada pendekatan yang partisipatif dan bottom up.
“Tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJPD ini di antaranya penyusunan laporan, orientasi tim penyusun, penjaringan isu melalui kuesioner online, FGD, konsinyering penyusunan, audiensi dengan Dirjen Bangda dan Bappenas, forum konsultasi publik, serta Ranwal dengan DPRD dan Pemprov Sumbar,” jelasnya. (vand)
