Pada hakekatnya, kata Ganefri, perubahan PTN BLU menuju PTN BH dilatarbelakangi oleh empat alasan. Pertama, PTN BH mampu memberikan kemandirian pada pengelolaan dalam berbagai bentuk bidang seperti bidang keuangan sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan.
Kedua, PTN BH dapat melahirkan percepatan inovasi melalui pengembangan IPTEK yang lebih luas untuk mengembangkan lembaga. Ketiga, PTN BH, merupakan otonomi perguruan tinggi diharapkan dapat merancang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perubahan.
Keempat, PTN BH menuntut adanya perubahan yang meningkat dalam perguruan tinggi negeri tersebut secara reputasi maupun kualitasnya. Baik secara institusi maupun sumber daya begitu pula dengan lulusannya. “Karena tujuan awal perguruan tinggi negeri berubah statusnya menjadi berbadan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas,” katanya.
Sejalan dengan itu, setelah bertransformasi menjadi PTN BH, UNP terus melakukan berbagai penataan, pembaharuan dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitasnya. “Mindset civitas UNP harus kita ubah. Kita berharap para pimpinan UNP harus berpikir untuk mengembangkan UNP, bagaimana kita bisa melompat. Kita tidak meniru Universitas lain, tapi kita membuat sesuatu yang baru,” ujarnya.
Saat ini, kata Ganefri, UNP berada di 16 PTN BH, maka tantangan ke depan tentu berbeda, karena kita dituntut untuk menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University),” ujar Rektor
Menurutnya, dengan misi untuk mencapai World Class University (WCU) ini akan meningkatkan kualitas jurusan, reputasi UNP di Indonesia dan di dunia Internasional. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan bangsa.
Kerja Sama BPJS Kesehatan
UNP juga jalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dimana salah satu poin yang disepakati mengenai pemanfaatan BPJS yang bisa diberlakukan di Poliklinik milik UNP.
”Mulai berlaku 1 April 2022. Nanti mahasiswa bisa membuat kartu BPJS atau memakai BPJS-nya di klinik UNP. Kerja sama ini berguna bagi civitas akademika UNP,” kata Rektor UNP, Ganefri, di sela wisuda ke-126 UNP, Sabtu (19/3).
Dikatakan Ganefri, Poliklinik tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk warga UNP saja, tapi juga masyarakat sekitar UNP ataupun masyarakat Padang. ”Masyarakat yang memiliki Kartu Indonesia Sehat dan ingin berobat di Poliklinik UNP sudah bisa memakai Jaminan Kesehatan Nasional , tidak perlu lagi membayar karena sudah dijamin oleh BPJS,” katanya.
Sebelum dilakukan penanda tanganan kerja sama, seminggu yang lalu pihak BPJS Kesehatan telah melakukan penilaian terhadap Poliklinik UNP dan sudah dinyatakan layak untuk bekerja sama. Untuk selanjutnya, pihak UNP ke depan akan mengembangkan Poliklinik tersebut untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat memberikan orasi ilmiah di hadapan 1.079 wisudawan UNP mengatakan, BPJS Kesehatan saat ini memiliki Corporate University serta juga memiliki jurnal sehingga pihak UNP juga dapat mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut. Selain itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk magang dan penelitian.
Kemudian, sejak 2 Februari 2022, BPJS Kesehatan telah menjalankan program magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) – MBKM BPJS Kesehatan. Dari kuota 130 mahasiswa, sebanyak 115 mahasiswa sudah bergabung dalam program MSIB tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyebutkan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan sampai Januari 2022 sudah sebanyak 236,28 juta jiwa. Kemudian tercatat sebanyak 2.816 rumah sakit di Indonesia telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (h/*)
