PADANG, ONTIME.ID—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, selama masa pandemi Covid-19, sekitar 1,7 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Hal ini pada gilirannya berakibat pada kembali munculnya ke permukaan sejumlah penyakit yang dalam beberapa tahun terakhir telah “menghilang”.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatra Barat (Sumbar), dr. Lila Yanwar menyebutkan, terhentinya kegiatan imunisasi anak di Sumbar memang tak bisa dilepaskan dari kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun terakhir. Terlebih di Sumbar, yang beberapa kali merasakan puncak penyebaran Covid-19.
Pandemi yang sempat mengganas membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan sejumlah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, teruatama yang dapat menimbulkan kerumunan. Salah satu kegiatan masyarakat yang ikut terdampak kebijakan pembatasan ini adalah posyandu.
“Lantaran posyandu tidak bisa dilaksanakan, kegiatan imunisasi pada anak pun ikut terhenti. Akibatnya, sejumlah penyakit, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak lagi terdeteksi di Sumbar, seperti difteri dan campak, kembali muncul ke permukaan,” katanya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022, di Ruang Rapat Bappeda Sumbar, (11/4).
Oleh karena itulah, seiring dengan mulai membaiknya kondisi pandemi di Indonesia, termasuk Sumbar, ia berharap kegiatan posyandu dapat kembali digalakkan dan ketertinggalan capaian imunisasi dasar pada anak dapat kembali dikejar.
Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine mengatakan, dua tahun pandemi Covid-19 menyebabkan target imunisasi dasar lengkap (IDL) tidak tercapai. Tercatat, sebanyak 1.714.471 anak Indonesia belum mendapatkan atau melengkapi imunisasi dasarnya sejak 2020 hingga 2021.
Diketahui, dari target 93,6 persen IDL, hanya mencapai rata-rata 84,2 persen di tahun 2020 dan 2021. Padahal Indonesia mencapai 93,7 persen di tahun 2019.
“Kalau diakumulasikan, ada sekitar 1,7 juta anak di Indonesia, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, tiga tahun terakhir yang belum mendapatkan atau yang belum lengkap cakupan imunisasi dasarnya. Tentu jumlah sebesar ini akan berisiko tinggi akan menyebabkan KLB atau outbreak Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di daerah-daerah tertentu,” kata Prima dalam diskusi daring, Senin (11/4).
Dari 34 provinsi, Jawa Barat menjadi yang terbanyak dengan anak belum melengkapi imunisasi dasar. Kemudian disusul Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, dan DKI Jakarta. Beberapa provinsi tersebut, kata Prima, harus mendapatkan intervensi khusus. “Kita harus lakukan imunisasi kejar di daerah ini,” katanya.
Dikejarnya cakupan imunisasi dasar, menurut Prima, adalah hal yang wajib dilakukan untuk kembali meningkatkan kekebalan kelompok di masyarakat, dan mencegah penyakit KLB PD3I. Perlu diketahui, PD3I adalah, polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak, dan tetanus.
Dia mengatakan, pemerintah pusat perlu mengintervensi pelaksanaan imunisasi dasar pada anak Indonesia. Langkah intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan imunisasi kejar di daerah yang masih memiliki anak belum melengkapi imunisasi dasar. Diharapkan pada Mei mendatang bisa mengejar kekurangan 1,7 juta itu.
“Kalau kita bisa mempertahankan cakupan (imunisasi dasar) tinggi dan merata, maka kekebalan komunitasnya cukup baik,” ucapnya.
Ditambah Imunisasi Lanjutan
Seperti diketahui, imunisasi menjadi salah satu hal yang harus diterima oleh anak sejak usia dini. Fungsinya tentu untuk mencegah si kecil dari berbagai risiko penyakit. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa imunisasi yang selama ini diberikan pada anak yang terbagi dalam imunisasi dasar lengkap (IDL) ternyata belum cukup. Penelitian tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Imunisasi yang selama ini kita berikan hanya pada bayi dalam bentuk imunisasi dasar itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan. Harus dilanjutkan dengan booster atau pemberian imunisasi lanjutan pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu balita yang kita berikan pada usia 18 bulan dan anak sekolah lewat Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS),” kata Prima menjelaskan.
Prima menuturkan, saat ini terdapat berubahan paradigma terkait pemberian imunisasi, yang mana tidak hanya mengejar imunisasi dasar lengkap, melainkan juga mengejar imunisasi rutin lengkap. “Jadi sekarang mindset kita adalah imunisasi rutin lengkap,” kata Prima.
Berkaitan dengan imunisasi, selain pemerintah, Prima juga mengungkapkan bahwa orang tua harus berperan aktif untuk memperjuangkan hak anak dalam hal imunisasi. “Kalau dilihat, anak itu kan belum bisa memperjuangkan haknya. Maka orang tua menjadi wajib tentunya untuk bisa memberikan hak (imunisasi) dari anak-anaknya,” ujar Prima.
Lebih lanjut, Prima menjelaskan terkait apa-apa saja imunisasi yang harus dilengkapi oleh anak. Pertama, imunisasi dasar lengkap untuk bayi usia 0-11 bulan, di antaranya, HB0 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB-Hib 3 dosis, polio tetes (OPV) 1 dosis, polio suntik (IPV) 1 dosis, campak Rubella 1 dosis.
Kedua, imunisasi lanjutan bawah dua tahun (baduta) pada anak usia 18-24 bulan, yakni DPT-HB-Hib 1 dosis, campak Rubella 1 dosis. Ketiga, imunisasi lanjutan anak sekolah dasar/sederajat pada program tahunan BIAS berupa imunisasi campak Rubella dan DT pada anak kelas 1, Td pada anak kelas 2 dan kelas 5.
Prima menjelaskan, imunisasi lengkap menjadi penting karena menjadi upaya untuk membentuk kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. “Sehingga kalau nanti dia terpapar terhadap penyakit itu, maka dia tidak akan sakit atau kalaupun sakit, dia hanya sakit ringan,” ujar Prima.
Manfaat imunisasi tersendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga, yakni untuk individu, kelompok, dan lintas kelompok.
Imunisasi, ujarnya melanjutkan, juga bisa menimbulkan kekebalan atau melindungi kelompoknya di mana sasarannya berada, atau yang dikenal dengan istilah kekebalan kelompok (herd immunity).
Dengan demikian, orang yang belum mendapat vaksinasi akan turut menerima kekebalan dari sebagian besar orang di lingkungannya yang telah lebih dulu divaksinasi.
“Jadi kalau ada satu dua orang yang tinggal di lingkungan dan sebagian orang di lingkungannya sudah mendapatkan imunisasi, maka orang itu pun bisa menerima manfaat dari imunisasi yang didapatkan dari sebagian besar orang di lingkungan itu,” katanya. (*/vand)
