PADANG, ONTIME.ID—Pemerintah terus mengebut pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, Kabupaten Pasaman Barat.
Ditargetkan, akses menuju pelabuhan pengumpul tersebut, berupa jalan sepanjang 23,47 km dan empat unit jembatan ditargetkan rampung pada 2024.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Era Sukma Munaf menjelaskan, pembangunan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menangani pembangunan jalan, sementara pemerintah provinsi melalui Dinas BMCKTR menangani pembangunan jembatan.
Untuk pembangunan jalan, dari total panjang 43,167 km, telah dilakukan pembangunan sepanjang 19 km. Sehingga masih menyisakan sekitar 23,47 km. Sedangkan untuk jembatan, dari total enam unit, telah dikerjakan sebanyak dua unit.
“Satu unit ditargetkan rampung tahun ini. Sementara tiga unit sisanya, insya Allah selesai 2024,” kata Era Sukma saat ditemui ONTIME.ID di kantornya, Kamis (9/2).
Era mengatakan, untuk pembangunan empat unit jembatan tersebut, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp40 miliar. Di sisi lain, pembangunan jalan yang dilakukan Kementerian PUPR, kata Era, menghabiskan anggaran sebesar Rp240 miliar.
“Jalan yang menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang itu kan sebenarnya jalan provinsi. Akan tetapi, untuk pembiayaannya ditanggung oleh APBN dengan skema multi years dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, untuk pengerjaannya kami sharing, Kementerian PUPR mengerjakan jalan, Dinas BMCKTR mengerjakan jembatan,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa anggaran Pemprov Sumbar tahun ini terbatas, sehingga hanya satu unit jembatan akan bisa diselesaikan tahun ini. Ia berharap, tahun depan anggaran tersebut bisa meningkat, sehingga akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang bisa rampung sesuai target.
“Semoga tahun 2024, semuanya selesai. Jalan selesai, jembatan pun juga selesai,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, Wigyo menyebutkan, keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang akan membantu mengurangi antrean kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.
“Jadi ,Pelabuhan Teluk Tapang kami dorong untuk jadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Teluk Tapang, jelas akan mengurangi antrean dan penumpukan barang, sehingga faktor efesiensi dan efektivitas bisa tercapai,” kata Wigyo.
Keuntungan lainnya adalah potensi berkurangnya trucking angkutan CPO dari Pasbar ke Teluk Bayur, di mana 60 persen CPO berasal dari Pasbar. Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan ekspor langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem ship to ship transfer (STS) dari kapal tongkang ke kapal besar.
Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang juga sangat strategis untuk menghemat dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi. Karena jika lewat Teluk Bayur yang jaraknya 300 km lebih, sangat jauh dan membutuhkan waktu lama. (*/vand)
