PADANG, ONtime.ID – Fenomena mafia BBM bersubsidi di Sumatera Barat bukan sekadar isu lokal, tetapi sudah menjadi masalah nasional yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan distribusi energi. Di saat rakyat kecil berebut jatah subsidi, segelintir pelaku justru menikmati keuntungan haram dari sistem yang lemah.
Seperti yang terjadi di SPBU Sumber Alam Sejahtera dengan nomor registrasi 16.253.920, yang berlokasi di Km 2 Tuapejat dan SPBU nomor 14.264.581 yang berlokasi di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang mencampur BBM Jenis Pertalite dengan Solar.
Dua lokasi tersebut mendapat perhatian serius dari Polda Sumbar, Modusnya beragam, namun benang merahnya sama, solar bersubsidi dijual ke pihak industri atau dicampur dengan BBM non-subsidi, lalu dipasarkan kembali dengan harga lebih tinggi.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya saat mengadakan pertemuan bersama jajaran pengurus DPW Media Online Indonesia (DPW MOI) Sumatera Barat, menanggapi serius pada dua kasus tersebut.
“Jika ada temuan praktik ilegal BBM bersubsidi di lapangan, silakan dilaporkan kepada kami. Polda Sumbar akan segera memproses laporan tersebut. Kami jamin laporan akan ditindaklanjuti dan identitas pelapor akan dilindungi,” ujarnya, Jumat (15/5).
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya transparansi dan pelibatan publik dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi. “BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil. Kita tidak bisa biarkan dikorupsi oleh oknum yang serakah,” tambahnya.
“Kami dari Tim Humas Polda Sumbar sangat mengapresiasi peran penting media, khususnya MOI, dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada publik. Media adalah mitra penting kami, dan sinergi seperti ini harus terus dibangun,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Harapan kini berada pada keberanian aparat penegak hukum dan konsistensi publik untuk terus menyuarakan kebenaran. Mafia BBM harus diberantas, bukan ditoleransi. (*)
