PADANG, ONTIME.ID — Elemen gerakan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Andalas (Unand) memberikan ‘kartu merah’ secara kepada tiga pejabat negara dalam aksi mimbar bebas yang digelar di kawasan Simpang Tiga Pasar Baru Unand pada Minggu (4/9) sore.
Tiga pejabat negara itu diantaranya, Presiden, Joko Widodo, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kartu merah yang diberikan kepada tiga orang pejabat negara tersebut, merupakan ungkapan kekecewaan mahasiswa atas kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah diumumkan dan berlaku secara resmi oleh pemerintah pada Sabtu (3/9) sore kemarin.
“Seperti halnya dalam permainan sepakbola, kartu kuning adalah peringatan pertama, sedangkan kartu merah berarti adalah peringatan yang paling keras atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang akan menyengsarakan rakyat,” ujar Menteri Kebijakan Nasional BEM KM Unand, Yodra Musfiardi, kepada ONTIME.ID usai menggelar aksi mimbar bebas protes kenaikan harga BBM.
Yodra menyebutkan, selain berpotensi akan memicu kenaikan harga bahan pokok dan inflasi, kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM, juga dinilai tidak tepat. Apalagi menurutnya, saat ini sejumlah mega proyek tetap berjalan di tengah Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit.
“Dalih mencabut subsidi atas alasan subsidi BBM telah membebani APBN juga tidak tepat. Apalagi pemerintah masih terus menggesa proyek IKN dan kereta cepat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Kenapa tidak proyek-proyek yang tidak dibutuhkan masyarakat itu saja yang dihentikan?” ucapnya.
Selain itu, Yodra juga meminta, hendaknya klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa selama ini APBN terbebani oleh subsidi BBM juga harus bisa dibuktikan. Sebab menurutnya jika tidak dibuka secara terbuka kepada publik, dikhawatirkan kebijakan pencabutan subsidi hanya memiliki tendensi politis menuju Pilpres 2024 mendatang
Ia menjelaskan, dengan dinyatakannya pencabutan subsidi BBM, pemerintah selanjutnya berencana akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun jenis bantuan lainnya.
“Kita curiga bahwa pemberian bantuan itu hanya sebagai pencitraan belaka. Dengan memberikan BLT yang nilainya hanya Rp150 ribu per orang, pemerintah berharap akan dinilai baik oleh masyarakat yang tentu juga akan dikapitalisasi sebagai dukungan menuju Pilpres nanti,” ucapnya.
Padahal, sambung Yodra, opsi pencabutan subsidi BBM, bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh pemerintah di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Kenapa bukan gaji presiden atau anggota DPR saja yang dipangkas. Lalu kenapa harus subsidi BBM yang dicabut? Apakah tidak ada cara lain? Kebijakan ini hanya semakin membuktikan bahwa pemerintahan hari ini tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.
Sekira pukul 18.00 WIB massa aksi peserta mimbar bebas terpantau sudah membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di sekitar Simpang Tiga Pasar Baru Unand pun sudah kembali lancar. (*/red)
