PARIAMAN, ONtime.ID – Kesabaran kader muda Muhammadiyah di wilayah Piaman tampaknya mulai mencapai batas. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Piaman Laweh secara terbuka mendesak Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Sumatera Barat untuk segera menonaktifkan jajaran Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Pariaman menyusul berbagai persoalan yang mencuat dalam pengelolaan Rumah Sakit ‘Aisyiyah (RSA) Pariaman.
Pernyataan sikap itu disampaikan dalam pertemuan bersama wartawan di kawasan Pasar Pauh Kambar, Senin (1/6/2026). Bagi AMM, persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang berpotensi mencoreng nama besar organisasi dan mengancam keberlangsungan amal usaha yang dibangun dari amanah umat.
AMM menilai berbagai temuan dan informasi yang beredar selama beberapa waktu terakhir memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan, transparansi, serta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan RSAP. Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan prinsip akuntabilitas yang selama ini menjadi ruh gerakan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.
[irp posts=”36679″ ]
“Ini bukan persoalan pribadi, bukan konflik jabatan, dan bukan pertarungan kelompok. Yang dipertaruhkan adalah amanah umat, kredibilitas organisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang selama ini menjadi kebanggaan bersama,” ujar salah seorang perwakilan AMM.
Sorotan paling tajam tertuju pada mekanisme pengelolaan dana rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun AMM, setiap akhir tahun saldo kas RSAP disebut dipindahkan ke rekening PDA Pariaman. Namun ketika dana tersebut dikembalikan kepada pengelola rumah sakit pada tahun berikutnya, jumlahnya disebut tidak lagi utuh sebagaimana nilai awal yang disetorkan.
Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban memadai. Ke mana aliran dana tersebut? Atas dasar aturan apa dana dipindahkan? Siapa yang berwenang mengambil keputusan tersebut? Dan yang paling penting, di mana dokumen pertanggungjawabannya?
Menurut AMM, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka yang mampu menjawab berbagai pertanyaan mendasar tersebut.
[irp posts=”36675″ ]
Kondisi semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai permintaan dana dari kas rumah sakit yang disebut dilakukan secara berkala untuk kepentingan organisasi. Nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah dalam satu kali permintaan. Namun berbagai transaksi tersebut diklaim tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, baik berupa proposal, rencana penggunaan dana, maupun laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.
Jika informasi tersebut benar, maka yang dipertanyakan bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut budaya pengelolaan organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kehati-hatian.
Di tengah munculnya berbagai pertanyaan itu, publik justru dikejutkan oleh pergantian pimpinan rumah sakit yang dinilai kontroversial. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan pemberhentian direktur lama dan jajaran pengawas yang sebelumnya disebut berupaya mempertahankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
AMM menilai pergantian tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena terjadi di tengah munculnya temuan audit dan berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian internal organisasi.
Lebih jauh lagi, hasil audit internal yang dilakukan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PWM Sumbar turut memperkuat kekhawatiran berbagai pihak. Audit tersebut menemukan perbedaan angka yang signifikan antara laporan keuangan internal rumah sakit dengan laporan yang disusun pihak konsultan.
[irp posts=”36672″ ]
Pada sejumlah pos penting seperti aset tetap, aset bersih, pendapatan, hingga beban operasional ditemukan selisih bernilai miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Temuan itu tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana, namun cukup untuk menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang berjalan selama ini.
Bagi AMM, temuan-temuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan audit semata. Organisasi harus menunjukkan keberanian moral untuk membuka seluruh fakta secara transparan.
“Jangan sampai rumah sakit yang dibangun dengan keringat dan kepercayaan umat justru menjadi ruang gelap yang sulit diawasi. Organisasi sebesar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah tidak boleh membiarkan pertanyaan publik dijawab dengan diam,” tegas salah seorang tokoh AMM.
AMM menuntut PWA Sumbar segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PDA Pariaman, membuka seluruh dokumen keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan RSAP, serta menunjuk auditor independen untuk menelusuri seluruh transaksi yang menjadi polemik sejak tahun 2020.
Selain itu, mereka juga mendesak agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit bersedia memberikan keterangan secara terbuka demi memulihkan kepercayaan publik.
Menurut AMM, sikap diam di tengah munculnya berbagai pertanyaan justru akan memperbesar kecurigaan masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan dan audit independen merupakan jalan terbaik untuk memastikan apakah yang terjadi selama ini hanya persoalan administrasi atau terdapat persoalan yang lebih serius.
[irp posts=”36669″ ]
Hingga pernyataan sikap tersebut disampaikan, pihak PDA Pariaman maupun PWA Sumbar disebut belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan, pertanyaan, dan tuntutan yang berkembang.
Kini bola panas berada di tangan pimpinan organisasi. Publik menunggu apakah persoalan ini akan dijawab dengan transparansi dan keberanian melakukan pembenahan, atau justru dibiarkan menjadi luka yang terus menggerogoti kepercayaan terhadap salah satu amal usaha kesehatan terbesar di Kota Pariaman. (*)
