MENTAWAI, ONtime.ID — Dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah diguncang isu sensitif yang menyita perhatian publik. Sebuah kebijakan di SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan diduga melarang siswi Muslim mengenakan hijab di lingkungan sekolah.
Dugaan ini sontak menuai kecaman dari masyarakat karena dinilai mencederai prinsip kebebasan beragama serta nilai toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan negeri.
Kebijakan tersebut menyeruak ke ruang publik setelah adanya keluhan dari sejumlah orang tua murid dan warga sekitar. Mereka menyebutkan bahwa siswi Muslim tidak diperkenankan memakai hijab saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
Informasi ini semakin menguat setelah beredar pernyataan yang disebut-sebut disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan, Rina Julianti, S.Pd, yang menyatakan bahwa karena mayoritas warga sekolah beragama Kristen, maka siswa yang beragama Islam diharapkan mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah.
Pernyataan tersebut, apabila benar adanya, memantik perdebatan luas. Banyak pihak menilai bahwa argumen mayoritas agama tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak minoritas, terlebih di sekolah negeri yang dibiayai oleh negara dan seharusnya tunduk pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seorang warga Pagai Utara Selatan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah berdampak langsung terhadap kondisi psikologis siswi Muslim. Menurutnya, anak-anak merasa tertekan dan tidak bebas mengekspresikan identitas keagamaannya di lingkungan sekolah.
“Anak-anak seharusnya mendapatkan ruang untuk menjalankan kewajiban agamanya tanpa adanya paksaan untuk menyesuaikan dengan mayoritas. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat menekan keyakinan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah orang tua murid. Mereka mengaku bingung dan kecewa karena sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru diduga membatasi praktik keagamaan anak-anak mereka. Beberapa orang tua bahkan menyebutkan bahwa anak mereka memilih tidak mengenakan hijab ke sekolah karena takut ditegur atau mendapat perlakuan berbeda.
Kebijakan yang diduga diterapkan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Selain itu, berbagai regulasi di bidang pendidikan juga menegaskan bahwa sekolah negeri wajib bersikap inklusif dan nondiskriminatif.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan di Kepulauan Mentawai turut angkat suara. Mereka menilai bahwa jika dugaan ini benar, maka persoalan tersebut bukan sekadar masalah internal sekolah, melainkan persoalan serius yang menyangkut hak asasi manusia dan wajah toleransi di dunia pendidikan.
“Sekolah negeri tidak boleh berpihak pada satu agama tertentu. Justru di sanalah nilai keberagaman dan toleransi harus ditanamkan sejak dini. Jika ada larangan simbol keagamaan tertentu, itu berbahaya bagi persatuan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Para tokoh tersebut mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi dan investigasi mendalam. Mereka meminta agar dinas memastikan tidak ada kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, mereka berharap ada langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
Di sisi lain, sebagian masyarakat mengingatkan pentingnya menyikapi persoalan ini secara bijak dan tidak emosional. Mereka berharap semua pihak menunggu klarifikasi resmi agar masalah ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang dapat merusak keharmonisan antarumat beragama di Pagai Utara Selatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan maupun Kepala Sekolah, Rina Julianti, S.Pd, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan larangan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum mendapatkan respons. Ketiadaan penjelasan ini justru menambah tanda tanya dan spekulasi di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap adanya keterbukaan dan dialog yang jujur dari pihak sekolah serta pemerintah daerah. Penjelasan yang transparan dinilai penting untuk meluruskan informasi sekaligus mencegah polemik berkepanjangan. Lebih dari itu, publik menaruh harapan besar agar dunia pendidikan di Kepulauan Mentawai tetap menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan bagi seluruh peserta didik tanpa kecuali.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Cara sekolah dan pemerintah menyikapi persoalan ini akan menjadi cermin komitmen negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya, khususnya generasi muda yang sedang ditempa di bangku pendidikan. (*)
