PADANG, ONtime.ID — Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pasaman pada akhir November 2025 tercatat sangat besar. Total kerusakan dan kerugian akibat banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung mencapai Rp586,52 miliar.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan perlunya dukungan kuat dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan melalui skema Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Padang, Kamis (8/1/2026), di hadapan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.
“Bencana terjadi pada 24 hingga 26 November 2025 dan berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Pasaman,” ujar Welly dalam paparannya.
Ia merinci, sebanyak 361 rumah terendam banjir dan 31 unit mengalami kerusakan, terdiri dari enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Dampak bencana juga meluas ke berbagai sektor strategis.
Kerusakan signifikan terjadi pada infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, hingga sistem sumber daya air serta fasilitas air bersih dan sanitasi. Di sektor ekonomi, sawah dan kolam ikan warga turut terdampak, mengganggu mata pencaharian masyarakat.
“Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah juga tidak luput dari kerusakan,” katanya.
Berdasarkan pendataan tim Jitupasna, sektor infrastruktur menjadi penyumbang kerusakan terbesar dengan nilai mencapai Rp191,22 miliar, sementara kerugian di sektor ini mencapai Rp376,21 miliar.
Secara keseluruhan, total kerusakan tercatat Rp196,67 miliar dan kerugian Rp389,85 miliar, yang berdampak langsung pada terganggunya akses transportasi, layanan air bersih, sanitasi, hingga munculnya wilayah terisolasi.
Welly juga mengungkap potensi ancaman lanjutan pascabencana, terutama retakan tanah di sejumlah wilayah seperti Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari.
“Sebanyak 774 rumah berada dalam kondisi terancam dan perlu direlokasi. Kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah juga terganggu,” ungkapnya.
Selain itu, ancaman banjir susulan masih membayangi sejumlah kecamatan seperti Panti, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuk Sikaping akibat potensi luapan sungai.
Dalam upaya pemulihan, Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan sejumlah prioritas kebijakan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kami memprioritaskan normalisasi sungai yang mendesak seperti Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegas Welly.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah akan menyiapkan dana penanganan darurat yang akan dimasukkan dalam perubahan RKPD hingga APBD Perubahan.
Kebutuhan R3P Capai Rp428,23 Miliar
Dalam dokumen R3P untuk tiga tahun ke depan, kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Pasaman diperkirakan mencapai Rp428,23 miliar. Sebagian besar alokasi ditujukan untuk sektor infrastruktur.
Sumber pendanaan direncanakan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Barat, dukungan kementerian/lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, kami sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Welly.
Ia menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tanggung jawab daerah, melainkan kerja bersama untuk mengembalikan kehidupan masyarakat secara layak dan berkelanjutan. (Agus)
