ONtime.ID — Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali mengukuhkan kekuasaannya sekaligus mengirim pesan keras ke dunia. Dalam sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 pada Ahad (22/3/2026), ia resmi terpilih kembali sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan Korea Utara.
Namun bukan sekadar agenda politik domestik, pidato Kim justru memicu kekhawatiran global. Ia secara terbuka menyatakan Korea Selatan sebagai “musuh utama” dan memperingatkan bahwa setiap pelanggaran akan dibalas tanpa ampun.
“Kami akan menganggap Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan,” tegas Kim, seperti dikutip media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA).
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan antar-Korea, dari narasi reunifikasi menjadi konfrontasi terbuka.
[irp posts=”34964″ ]
Dari Pewaris Muda ke Penguasa Absolut
Kim Jong Un, yang lahir sekitar 1983–1984, merupakan putra dari Kim Jong Il dan cucu pendiri negara, Kim Il Sung. Ia naik ke tampuk kekuasaan secara mendadak pada 2011, di usia yang relatif muda.
Sejak saat itu, Kim secara sistematis memperkuat cengkeraman kekuasaan. Pada 2016, ia membentuk Komisi Urusan Negara sebagai pusat kendali pemerintahan, lalu mempertegas posisinya sebagai kepala negara melalui amandemen konstitusi 2019.
Di ranah politik partai, ia juga terus mengonsolidasikan posisi, terakhir terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea pada Februari 2026.
[irp posts=”34961″ ]
Doktrin Baru: Dua Negara, Dua Musuh
Pidato terbaru Kim menegaskan implementasi doktrin “dua negara yang bermusuhan” yang mulai ia gaungkan sejak akhir 2023. Artinya, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan kini tidak lagi dilihat sebagai konflik internal satu bangsa, melainkan hubungan antar dua negara yang saling berseberangan.
Lebih jauh, Kim menegaskan bahwa setiap bentuk provokasi dari Seoul akan dibalas keras.
“Korea Selatan akan membayar harga,” ujarnya.
Pernyataan ini secara efektif menutup ruang diplomasi yang selama ini, meski sempit, masih terbuka.
Nuklir Tak Bisa Ditawar
Di tengah meningkatnya tensi, Kim juga kembali menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir tidak akan pernah berubah. Ia bahkan berjanji untuk terus memperkuat kemampuan respons nuklir yang cepat dan presisi.
Sikap ini secara langsung menantang tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat yang kembali ia tuding sebagai pelaku “terorisme negara dan agresi global”.
[irp posts=”34958″ ]
Dunia Menahan Napas
Langkah Kim Jong Un ini membuka babak baru yang lebih keras dalam dinamika Semenanjung Korea. Dengan retorika yang semakin tajam dan kebijakan yang makin konfrontatif, risiko eskalasi kini bukan lagi sekadar spekulasi.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi seberapa jauh dunia siap menghadapi konsekuensi dari perubahan arah kebijakan Pyongyang.
Apakah ini hanya strategi tekanan politik, atau awal dari konfrontasi yang lebih nyata? Dunia kini menunggu dengan kecemasan yang semakin nyata. (*)
