Peristiwa

Pelabuhan Teluk Tapang Menanti Ekspor Perdana

2716
×

Pelabuhan Teluk Tapang Menanti Ekspor Perdana

Sebarkan artikel ini
Pelabuhan
Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Pasaman Barat masih terus menanti ekspor perdana

PADANG, ONTIME.ID — Hingga saat ini, Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Pasaman Barat masih terus menanti ekspor perdana. Rencana ekspor bijih besi yang semula ditargetkan dimulai pada September 2022 lalu, sampai sekarang masih belum terwujud.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, Wigyo, menyebutkan, fasilitas untuk aktivitas ekspor di Pelabuhan Teluk Tapang sesungguhnya telah memadai. Hanya saja, pihak perusahaan pengekspor lah yang sepertinya memang belum siap.

“Padahal mereka sudah bayar sewa penuh. Kalau kami dari pemerintah tentu tidak dirugikan, karena pihak perusahaan sudah bayar sewa pelabuhan. Nah, pihak perusahaannya ini yang sepertinya memang belum siap,” katanya saat dihubungi ONTIME.ID, Selasa (7/3).

Diketahui, PT Gamindra Mitra Kesuma menjadi perusahaan pertama yang menyatakan minat untuk melakukan aktivitas ekspor dari Pelabuhan Teluk Tapang. Perusahaan tambang ini memiliki izin ekspor langsung ke Cina setelah ada kerja sama smelter di dalam negeri.

Pengapalan dari pelabuhan pengumpul itu direncanakan akan membawa pengiriman bijih besi ekspor dengan kapasitas 50.000 ton, dengan frekuensi ekspor satu kali dalam sebulan. Kapal yang akan digunakan adalah kapal MV. Pas Ocean, dengan kapasitas 55.000 gross ton. Namun mengingat masih belum optimalnya kondisi Pelabuhan Teluk Tapang itu, khusus kapal MV. Pas Ocean tidak bisa langsung bersandar ke dermaga. Caranya, kapal tersebut harus parkir sekitar 2 kilometer di tengah laut.

“Karena ada masalah kedangkalan juga ya. Jadi, kapal besar belum bisa merapat ke dermaga. Makanya, status Teluk Tapang sekarang masih pelabuhan pengumpul. Dia masih mengoper ke Pelabuhan Teluk Bayur. Kalaupun ada komoditas yang dikapalkan dari Pelabuhan Teluk Tapang, harus dibawa ke tengah laut dulu, karena kapal berukuran besar, seperti tongkang, belum bisa bersandar di dermaga. Dengan kata lain, masih memakai sistem ship to ship transfer (STS),” tuturnya.

Kendati demikian, ia optimis ekspor perdana tersebut dapat terwujud dalam waktu dekat, paling tidak dalam tahun ini. Bagaimanapun, tidak ada kendala berarti dalam rencana ekspor bijih besi tersebut. Meskipun akses jalan penghubung antara Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang hingga kini belum rampung, namun menurutnya itu tidak menjadi masalah. Hal ini lantaran pertambangan bijih besi punya jalur langsung sendiri ke Pelabuhan Teluk Bayur.

“Tapi kalau untuk komoditas-komoditas lain, seperti CPO, memang butuh jalur akses dari Bunga Tanjung. Tapi kalau jalan itu sudah selesai, dapat dipastikan akan banyak komoditas yang masuk ke Pelabuhan Teluk Tapang,” katanya.

Lebih jauh ia menuturkan, keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang akan membantu mengurangi antrean kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.“Jadi, Pelabuhan Teluk Tapang kami dorong untuk menjadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Pelabuhan Teluk Tapang, jelas akan mengurangi antrean dan penumpukan barang, sehingga faktor efisiensi dan efektivitas bisa tercapai,” kata Wigyo.

Keuntungan lainnya adalah potensi berkurangnya trucking angkutan CPO dari Pasbar ke Teluk Bayur, di mana 60 persen CPO berasal dari Pasbar. Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan ekspor langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem STS dari kapal tongkang ke kapal besar.

Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang juga sangat strategis untuk menghemat dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi. Karena jika lewat Teluk Bayur yang jaraknya 300 km lebih, sangat jauh dan membutuhkan waktu lama.

 

Akses Jalan Rampung 2024

Di lain pihak, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf menjelaskan, pembangunan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menangani pembangunan jalan, sementara pemerintah provinsi melalui Dinas BMCKTR menangani pembangunan jembatan.

Untuk pembangunan jalan, dari total panjang 43,167 km, telah dilakukan pembangunan sepanjang 19 km. Sehingga masih menyisakan sekitar 23,47 km. Sedangkan untuk jembatan, dari total enam unit, telah dikerjakan sebanyak dua unit.

“Satu unit ditargetkan rampung tahun ini. Sementara tiga unit sisanya, insya Allah selesai 2024,” kata Era Sukma.

Era mengatakan, untuk pembangunan empat unit jembatan tersebut, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp40 miliar. Di sisi lain, pembangunan jalan yang dilakukan Kementerian PUPR, kata Era, menghabiskan anggaran sebesar Rp240 miliar.

“Jalan yang menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang itu kan sebenarnya jalan provinsi. Akan tetapi, untuk pembiayaannya ditanggung oleh APBN dengan skema multiyears dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, untuk pengerjaannya kami sharing, Kementerian PUPR mengerjakan jalan, Dinas BMCKTR mengerjakan jembatan,” tuturnya.

 

Ditinggal Kabur Perusahaan

Lain Pelabuhan Teluk Tapang, lain pula Pelabuhan Panasahan. Pelabuhan pengumpul yang berlokasi di di Painan, Pesisir Selatan (Pessel) itu semula juga ditargetkan akan melaksanakan aktivitas ekspor perdana dalam waktu dekat. Menurut laporan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, sudah ada perusahaan CPO dan batubara yang berminat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Panasahan.

Sayangnya, perusahaan tersebut kabur lantaran tidak mampu membayar sewa pelabuhan. “Perusahaannya kabur,” kata Kepala KSOP Teluk Bayur, Wigyo.

Pelabuhan Panasahan sendiri diketahui memiliki dua dermaga, masing-masing dengan kedalaman kolam 12 meter pada pasang naik dan 7 meter saat pasang surut. Aktivitas di Pelabuhan selama ini hanya melayani Kapal Perintis Sabuk Nusantara rute Painan-Mentawai dan Painan-Nias.

Pada 2019-2020 Kemenhub berencana mengembangkan kawasan daratnya dengan investasi senilai Rp57 miliar selama dua tahun anggaran, dengan catatan pemerintah kabupaten (pemkab) bisa menyediakan lahan seluas 7 hektare. Namun pemkab kala itu tidak mampu menyiapkan lahan yang diminta Kemenhub, sehingga rencana pengembangan batal dan dana yang telah disiapkan pindah ke Teluk Tapang.

“Karena fasilitas di sana pada dasarnya memang belum memadai untuk aktivitas ekspor. Paling dengan sistem STS mungkin masih bisa. Dari pelabuhan dibawa dengan kapal kecil ke kapal tongkang di tengah laut,” ujarnya. (*/vand)