PASBAR, ONTIME.ID—Pemerintah bersama sejumlah lembaga dan pemangku kepentingan terus mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjelang menjelang Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Kendati demikian, hingga kini, dari total target 1.388 unit, baru terbangun sebanyak 280 unit.
Untuk mencapai target pembangunan huntara sebanyak 1.388 unit tersebut, Bupati Pasbar, Hamsuardi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 188.45/210/Bup-Pasbar/ 2022 tentang Penetapan Standar dan Pedoman Pembuatan Pondok Darurat Transisi Mandiri dalam Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat, yang ditandatangani pada 30 Maret.
Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasbar, Azhar dengan adanya SK tersebut akan memudahkan donatur untuk membangun huntara di Pasbar, yang masih cukup banyak dibutuhkan.
“Gempa bumi yang terjadi pada 25 Februari 2022 di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan pemukiman warga, infrastruktur, sarana pelayanan publik dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat, bahkan menimbulkan beberapa korban jiwa manusia,” katanya.
Ia melanjutkan, dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana gempa sebagai upaya membantu warga masyarakat yang terdampak gempa dengan kondisi rumah rusak berat, perlu ditetapkan standarisasi dan pedoman untuk pembuatan pondok darurat transisi mandiri (pondatraman) untuk dijadikan hunian sementara.
“Karena kebutuhan huntara masih banyak. Huntara yang dibangun itu pada umumnya oleh pihak ketiga atau LSM,” kata Azhar.
Penetapan standarisasi dan pedoman untuk pembuatan pondatraman untuk warga terdampak bencana alam gempa bumi dengan kondisi rumah rusak berat (RB). Ia menyebut, total anggaran untuk satu unit huntara mencapai Rp6.900.000. “Ini bisa dipergunakan sebagai referensi bagi pihak mana pun yang akan berkontribusi atau sebagai donatur dalam kegiatan-kegiatan pembangunan huntara,” katanya.
Terpisah, Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi mengatakan, pihaknya kesulitan membantu mendirikan huntara bagi masyarakat terdampak gempa Pasaman dan Pasbar karena tidak teranggarkan dalam APBD 2022.
“Kami masih mencari pos anggaran yang tepat agar tidak menjadi temuan, sambil menunggu data dari kabupaten karena sampai sekarang data itu belum sampai ke BPBD Sumbar,” ujarnya.
Ia menuturkan, solusi yang bisa diambil saat ini adalah dengan menfokuskan semua dana bantuan yang masuk dari berbagai donatur untuk pembangunan huntara bagi pengungsi. Koordinasinya berada di pemerintah kabupaten yang berhubungan langsung dengan korban bencana.
“Huntara yang dibangun dari bantuan donatur itu sudah cukup banyak. Namun kami belum punya data soal itu, karena sebagian donatur langsung membangunkan huntara sehingga tidak terdata,” katanya.
Jumaidi mengakui hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) belum membangun satu pun huntara untuk masyarakat Pasaman dan Pasbar. Pemprov, ucapnya, akan membantu dalam pembangunan hunian tetap (huntap) namun masih menunggu kepastian data.
Sementara itu beberapa lembaga berinisiatif membantu pembangunan huntara bagi korban gempa diantaranya Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar dan partai politik (parpol). PMI Sumbar sendiri menargetkan membangun 400 huntara, masing-masing 250 unit bagi korban di Pasbar dan 150 unit di Pasaman.
Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar meminta dukungan dari masyarakat dan donatur lainnya untuk membantu pembangunan huntara tersebut. Selain itu, PMI Sumbar sudah bekerja sama dengan PT Semen Padang dan Dompet Dhuafa Singgalang dalam upaya pembangunan huntara.
Sebelumnya saat meninjau pengungsi korban gempa di Pasaman Barat, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy meminta pemkab setempat untuk bisa membangunnya sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Ia menyebut Pemprov Sumbar akan membantu dalam penganggaran. (*/red)
