PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Aroma ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran kembali mencuat di sektor kesehatan Sumatera Barat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke RS Paru Sumatera Barat, menyusul proyek rehabilitasi ruang rawat inap senilai lebih dari Rp1 miliar lebih yang diduga tidak mengedepankan mutu dan kualitas pekerjaan.
Ironisnya, bangunan yang belum genap setahun tersebut kini dilaporkan sudah mengalami kerusakan di berbagai titik. Kondisi ini memicu tanda tanya besar, bagaimana mungkin proyek dengan nilai fantastis justru menghasilkan kualitas yang dipertanyakan?
Dari informasi yang dihimpun media ini, sejumlah bagian ruang rawat inap menunjukkan indikasi kerusakan dini di beberapa ruangan, sementara plafon mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas seperti mengelupas dan tidak rata. Finishing bangunan pun dinilai tidak rapi, bahkan terkesan dikerjakan terburu-buru.
Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan standar fasilitas kesehatan yang seharusnya mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan ketahanan jangka panjang.
“Kalau proyek baru sudah seperti ini, patut diduga ada yang dikorbankan, entah itu kualitas material atau proses pengerjaannya,” ujar seorang sumber yang mengetahui proyek tersebut.
Kerusakan dalam waktu singkat kerap menjadi indikator klasik dari lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam banyak kasus, hal ini juga sering berkorelasi dengan praktik efisiensi yang “dipaksakan” demi mengejar keuntungan lebih besar.
Dengan nilai proyek yang menembus angka lebih dari Rp1 miliar, publik mulai mempertanyakan transparansi anggaran. Dugaan markup atau penggelembungan biaya mencuat, terutama ketika hasil pekerjaan tidak mencerminkan nilai investasi yang dikeluarkan.
Pengamat kebijakan publik di Padang menilai, ketidakseimbangan antara anggaran dan kualitas output menjadi sinyal awal yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau biaya besar tapi hasilnya buruk, itu red flag. Perlu ditelusuri apakah ada penggelembungan anggaran atau pengurangan spesifikasi di lapangan,” ujarnya.
Dalam skema yang sering terjadi, markup biasanya diikuti dengan penekanan biaya produksi, seperti penggunaan material kualitas rendah atau pengurangan volume pekerjaan. Jika pola ini terjadi, maka potensi kerugian negara menjadi sangat besar.
Alat Medis Rp4 Miliar Dipertanyakan
Tidak hanya proyek fisik, pengadaan alat medis di RS Paru Sumatera Barat juga menjadi perhatian serius. Sebanyak empat unit alat medis dengan total nilai sekitar Rp4 miliar diduga tidak memiliki azas manfaat yang jelas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa alat tersebut sejak awal pengadaan tidak pernah difungsikan secara optimal.
Seorang tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pengadaan alat tersebut tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil pelayanan.
“Ada alat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam kondisi saat ini, tapi tetap dibeli. Akhirnya tidak terpakai maksimal,” ujarnya.
Jika benar demikian, maka pengadaan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran yang signifikan. Dalam konteks pelayanan publik, setiap pembelian alat medis seharusnya didasarkan pada urgensi dan dampak langsung terhadap pasien.
Dirut Berlindung di Balik Audit
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Direktur Utama RS Paru Sumatera Barat, Heri Chadarman, didampingi Marwan, saat ditemui di ruang kerjanya menyatakan bahwa seluruh proses telah sesuai prosedur dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua sudah diaudit oleh BPK, baik pekerjaan pembangunan maupun pembelian alat medis. Kami mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Namun, pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Pasalnya, audit BPK umumnya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan, bukan secara detail pada kualitas fisik bangunan maupun efektivitas penggunaan alat.
Artinya, lolos audit bukan berarti proyek tersebut bebas dari persoalan substansi.
Sejumlah kalangan mendesak agar dilakukan audit lanjutan yang lebih mendalam dan independen. Audit teknis terhadap kualitas bangunan serta evaluasi pemanfaatan alat medis dinilai sangat mendesak.
Aktivis antikorupsi di Padang menegaskan pentingnya keterbukaan data kepada publik.
“Kalau tidak ada yang ditutupi, buka saja semua dokumen—RAB, spesifikasi teknis, hingga laporan penggunaan alat. Transparansi itu kunci,” ujarnya.
Selain itu, aparat penegak hukum juga didorong untuk melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam proyek tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi atau anggaran. Dampaknya langsung menyentuh kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Bangunan rawat inap yang tidak layak berpotensi menurunkan kenyamanan pasien, bahkan bisa membahayakan jika kerusakan semakin parah. Sementara itu, alat medis yang tidak dimanfaatkan optimal hanya akan menjadi simbol pemborosan tanpa nilai tambah. (*)
