PASBAR, ONTIME.ID—Mendekati tutup tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tercatat masih jauh dari target, yakni baru Rp160.808.764.615 atau sekitar 70 persen dari total target.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasbar, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melebihi target PAD yang dibebankan. Target PAD sebesar Rp400.000.000 sudah tercapai Rp505.850.000 atau 126 persen.
Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto mengatakan, ada beberapa hal yang berkenaan dengan tugas pokok fungsi pada pendapatan daerah, khususnya evaluasi kinerja beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar.
“Dalam hal tersebut ada faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya PAD pada tahun 2023 hingga mencapai 100 persen. Namun, faktor tersebut kalau bisa dapat diatasi,” katanya, Selasa (19/12).
Ia juga mengungkapkan bahwa PAD sangat penting bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Pasbar dan berpengaruh terhadap data alokasi pembangunan daerah dari pusat.
Wabup Risnawanto mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini sangat penting dalam rangka peningkatan PAD Pasbar. Sehingga pada tahun 2024 bisa tercapai sesuai dengan target yang dibebankan kepada OPD.
Ia untuk itu mengimbau kepada seluruh OPD yang untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di lingkup OPD masing-masing.
“Kami pemerintah daerah berharap kepada seluruh OPD ke depannya untuk dapat menganalisis kembali persoalan-persoalan terkait anggaran dan mencari solusi untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pariwisata tentu saja harus diperbaiki mulai dari sekarang. Seperti mess di pinggir pantai Air Bangis harus diperbaiki dan dibersihkan guna kenyamanan wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut. “Kita harus mengoptimalkan sumber PAD yang ada. Salah satunya dari sektor pariwisata,” katanya.
Terakhir, Risnawanto menyimpulkan bahwa pada tahun 2023 PAD Kabupaten Pasbar belum mencapai target yang ditentukan karena ada beberapa kendala dan permasalahan di beberapa OPD. Baik secara teknis maupun secara wewenang atau regulasi. Ia berharap permasalahan tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk tahun 2024 dan menjadikan Pasbar lebih baik lagi.
“Penetapan PAD itu harus realistis. Saya berharap persentase PAD di Kabupaten Pasbar dapat meningkat di tahun depan, jika tidak ada peningkatan setidaknya PAD dapat dipertahankan,” katanya.
Oleh karenanya, ia mengimbau kepada seluruh OPD sebagai pelayan masyarakat untuk aktif menelusuri sumber-sumber PAD yang sudah terdata, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. (ows)
