PADANG, ONTIME.ID—Perang melawan narkoba terus digaungkan oleh pemerintah dalam melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan barang haram tersebut.
Di Sumatera Barat (Sumbar), puluhan nagari dideklarasikan sebagai nagari bebas narkoba sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran narkoba yang masih mengancam Sumbar.
Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar mencatat 43 kasus perederan narkoba sepanjang 2022 dengan barang bukti sebanyak 118,8 kilogram ganja, 206,44 gram sabu dan 2,85 gram tembakau sintesis. Dari 43 kasus tersebut, sebanyak 43 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala BNNP Sumbar, Kombes Pol Hindra mengungkapkan, semua pihak diminta ikut terlibat aktif dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Perang melawan narkoba ini harus dikampanyekan dari level pemerintahan paling bawah.
BNN, kata Hindra, terus berupaya meningkatkan pengawasan peredaran gelap narkoba di Sumbar. Salah satunya, menjalin bekerja sama dengan pemerintahan nagari untuk membentuk nagari bersih narkoba atau Nagari Bersinar.
“Melalui program Nagari Bersinar, kita berharap muncul kesadaran pengetahuan, dan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya narkoba, sehingga ke depannya angka penyalahgunaan narkoba ini bisa kita tekan,” ujar Hindra dalam Apel Rakor wali nagari dan kepala desa se-Sumbar, Selasa (1/11).
Menurut Hindra, kehadiran nagari bersih narkoba ini untuk mengaktifkan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat. Sehingga peredaran barang haram tersebut bisa dicegah lebih cepat. Namun, katanya, hal yang terpenting dari nagari bebas narkoba ini sebagai upaya preventif peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Insyaallah, BNN Provinsi Sumbar serta BNNK siap untuk mendorong dan mendampingi Nagari Bersinar di Sumbar ke depannya. Mari bersama-sama kita jaga generasi muda dengan menyatakan perang terhadap narkoba,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan, nagari memiliki peran yang cukup besar dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatra Barat.
“Narkoba adalah musuh bersama dan peredarannya sudah sangat mengkhawatirkan di Sumbar. Untuk itu seluruh jajaran pemerintahan provinsi hingga nagari diminta ambil peran dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkoba,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, semua pihak harus terlibat dalam melindungi generasi muda yang menjadi target bagi para bandar dan pengedar narkoba, sehingga perlu adanya komitmen bersama dalam mencegah peredaran obat terlarang tersebut. Sebab, katanya, bila dibiarkan, kondisi ini akan mengancam kualitas masyarakat usia produktif Sumbar yang akan menghadapi bonus demografi menuju visi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.
“Untuk itu, kita mengapresiasi telah terbentuknya sebanyak 28 nagari, desa dan kelurahan yang telah dicanangkan sebagai nagari bersih dari narkoba atau bersinar oleh BNNP Sumbar,” ucapnya.
Ia menambahkan, diharapkan ke depannya nagari, desa ataupun kelurahan lainnya di seluruh Sumbar, bisa menyusul untuk dicanangkan sebagai nagari bebas narkoba. Sehingga ruang gerak para pelaku, pengedar maupun bandar narkoba semakin sempit di Sumbar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar, Amasrul, dalam laporannya mengatakan, Rakor tersebut merupakan langkah awal pencanangan gerakan nagari bersih narkoba di Sumbar. “Untuk membahas peran semua elemen dalam mencegah peredaran gelap narkoba, kita menghadirkan sejumlah pihak terkait dan pakar berkompeten dalam bidang pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.
