PASAMAN, ONtime.ID — Ketersediaan data yang akurat dan tervalidasi menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Validasi Data Statistik Sektoral di Aula Puncak Tonang, Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini sekaligus membahas penyusunan publikasi “Pasaman Dalam Angka 2026” serta sosialisasi standar pelayanan statistik terpadu.
Dalam arahannya, Welly menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dasar utama pembangunan. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan realistis,” tegasnya.
Ia menilai, pembangunan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjadikan pengelolaan data sebagai prioritas.
Bupati juga mengapresiasi peran BPS Pasaman dalam meningkatkan kapasitas daerah di bidang statistik sektoral. Menurutnya, forum FGD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menghasilkan dan memanfaatkan data yang kredibel.
Meski demikian, Welly mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan statistik sektoral, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan metodologi, serta belum optimalnya koordinasi antar-OPD.
“Melalui forum ini, kita harus menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan literasi data hingga ke tingkat nagari dan kejorongan.
“Data adalah aset strategis. Forum ini harus menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem data yang transparan dan terpercaya,” kata Welly.
Sementara itu, Kepala BPS Pasaman, Nita Andriani, menegaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi data sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di setiap OPD. BPS siap mendampingi agar data yang dihasilkan sesuai standar,” ujarnya.
Nita juga mengungkapkan bahwa BPS Pasaman akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juni 2026, dan berharap dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
FGD ini diisi dengan pemaparan materi dari BPS dan OPD, diskusi kelompok, serta penyusunan langkah tindak lanjut pembinaan statistik sektoral. Selain itu, turut dilakukan sosialisasi standar pelayanan statistik terpadu sebagai bagian dari peningkatan layanan publik berbasis data.
Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD, instansi vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, hingga perguruan tinggi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola data sektoral yang terintegrasi.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman menargetkan sistem pengelolaan data yang lebih tertata dan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis, guna mendukung percepatan terwujudnya program unggulan Pasaman Bangkit. (Agus)
