PADANG, ONTIME.ID – Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar mencatat dalam rentang waktu 2009 sampai 2022 terjadi 71 kali konflik antara manusia dan buaya.
Jumlah tersebut mengindikasikan bahwasanya setiap tahun rata-rata terjadi 6 kali konflik manusia dan buaya.
Berdasarkan data diperoleh ONTIME.ID dari BKSDA Sumbar, persebaran konflik antara manusia dan buaya kebanyakan terjadi hampir merata di seluruh daerah pesisir barat Sumbar dengan jumlah kejadian konflik terbanyak terjadi di Kabupaten Agam dengan angka kasus mencapai 29 kasus.
“Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat dengan 17 kasus, serta di Kabupaten Padangpariaman dengan 12 kasus konflik antara manusia dan buaya,” kata Kepala BKSDA Sumbar, Ardi Andono, kepada ONTIME.ID Rabu (10/8) siang di Padang.
Sedangkan pada tahun 2021, kata Ardi, kasus konflik antara buaya dan manusia, tercatat sebanyak 7 kasus yang persebarannya terdapat di Nagari Manggopoh dan Tiku, tepatnya di sepanjang aliran Sungai Batang Masang.
Ardi melanjutkan, berdasarkan data pola kejadian konflik antara manusia dan buaya di Sumbar, rata-rata konflik terjadi di kawasan yang menjadi atau sebelumnya memang adalah habitat alami buaya, yakninya di sepanjang daerah aliran sungai maupun rawa-rawa .
Selain itu kata, Ardi, data juga menunjukkan bahwa rata-rata konflik atau serangan buaya kepada manusia, terjadi pada waktu yang memang menjadi musim bersarang maupun bertelur bagi buaya betina.
“Kemungkinan besar musim bertelur buaya muara di Sumatera Barat terjadi sekitar bulan Januari hingga Maret dan musim menunggu telur menetas pada rentang waktu bulan April sampai Juni. Lalu kejadian konflik antara manusia dan buaya muara banyak terjadi antara bulan Januari dengan 12 kali kejadian konflik, dan sampai 7 Juni dengan 7 konflik,” ungkapnya.
Ardi juga mengungkapkan, berdasarkan data konflik buaya dan manusia pada 2009 hingga 2022, terdapat tiga kali data perjumpaan di waktu musim bertelur buaya, yaitu 2 diantaranya terjadi di Januari, serta satu konflik lainnya terjadi pada Februari.
Menurut Ardi, secara umum terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu ataupun penyebab terjadinya konflik antara manusia dan buaya dimana beberapa diantaranya, faktor perubahan iklim, serta terganggunya habitat buaya oleh aktivitas manusia
Faktor perubahan iklim, dijelaskannya, berkaitan dengan fakta bahwa buaya merupakan hewan bersifat semi akuatik yang kesehariannya selain berada di lingkungan perairan, juga sering berada di lingkungan daratan.
Sejumlah peneliti, kata Ardi, telah menemukan fakta bahwa perilaku buaya yang timbul atau menampakkan diri dari permukaan air, berkaitan dengan kebutuhan biologisnya untuk mengambil nafas guna menambah konsumsi oksigen atau O2.
Selain itu, perilaku tersebut juga berguna bagi buaya untuk menghemat energi yang digunakan serta untuk mengurangi panas yang berlebih. Sementara itu di sisi lain, berdasarkan hasil analisis iklim dasar harian yang dilakukan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) pada periode 1 hingga 10 Mei 2022, terindikasi terjadi fenomena kenaikan suhu muka air laut di wilayah Samudera Hindia atau di sepanjang pantai barat Sumatera dan Laut Jawa.
“Berdasarkan fakta itu, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena kemunculan buaya muara yang semakin sering terlihat, berkaitan dengan adanya peningkatan suhu udara yang berdampak pada turunnya konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Sementara kebutuhan oksigen semakin meningkat karena adanya peningkatan suhu tubuh dan laju metabolisme sehingga menyebabkan buaya lebih sering muncul di permukaan dan terlihat masyarakat,” terangnya.
Penyebab lainnya selain faktor perubahan iklim, sambung Ardi, peningkatan atau kenaikan angka konflik manusia dan buaya, juga disebabkan oleh adanya ekspansi kegiatan manusia di areal yang memang menjadi habitat asli buaya.
“Misalnya seperti adanya penambangan pasir, seperti di lokasi kemunculan yang terjadi di Kota Padang beberapa waktu lalu. Kemudian peningkatan aktivitas manusia di sungai seperti mandi, cuci, dan perluasan keramba ikan atau udang hingga mendekati habitat asli buaya,” jelasnya.
Sementara itu, Walhi Sumbar juga menilai konflik antara manusia dan buaya menjadi peringatan keras kepada pemangku kepentingan, ada persoalan lingkungan hidup yang mengancam ekosistem pesisir seperti usaha budidaya tambak udang.
Walhi melihat konflik antara petani tambak udang dengan buaya pada dasarnya bukan buaya yang masuk dalam tambak udang, tapi tambak udanglah yang masuk serta merampas habitat buaya.
Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy Adam, mengatakan dari Analisis Walhi Sumbar bahwa ada 3 tahapan bagaimana tambak udang marampas dan merusak ekosistem wilayah pesisir.
Pertama, dalam proses penyiapan lahan dilakukan dengan cara mengkonversi lahan yang semulanya adalah mangrove (nilah, bakau) menjadi tambak udang. “Lahan mangrove tersebut sejatinya adalah tempat hidup dan berkembang biaknya satwa serta flora-flora endemik pesisir,” tuturnya.
Kedua, dalam proses pengoperasian tambak udang, limbah tambak udang dibuang ke sungai dan pada akhirnya sampai ke muara dan berakhir di laut. Limbah tersebut menjadi sumber pencemar bagi satwa satwa yang hidup dalam ekosistem mangrove tersebut.
Ketiga, pembiaran kejahatan lingkungan tersebut oleh pemerintah daerah dan Instansi terkait tanpa ada langkah konkrit yang diambil atas tambak udang yang telah merampas serta merusak ekosistem pesisir. “Walhi Sumbar mendesak kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan tambak udang yang mengancam ekosistem pesisir,” ujarnya kemudian.
Setidaknya ada tiga tuntutan Walhi kepada pemerintah diantaranya, segera lakukan inventarisasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di wilayah pesisir Sumbar, lakukan pengamanan kawasan bagi flora dan fauna yang ada di wilayah pesisir. “Selanjutnya segera lakukan tindakan hukum bagi perampasan serta perusakan kawasan pesisir secara sistematis dan masif ini,” katanya.
