PADANG, ONTIME.ID — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM SB), menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari guru nasional di luar pagar kantor Gubernur Sumatra Barat Jumat (25/11) sore.
Dalam aksi unjuk rasa itu, elemen mahasiswa kembali mendesak Pemprov Sumbar untuk segera menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Sumbar.
“Pemerintah kian eksis, guru honorer makin krisis. Mimpi ingin pintar tapi gaji guru tidak dibayar,” demikian tertulis di sejumlah spanduk protes terbesar yang dibawa massa aksi dalam aksi unjuk rasa kali itu.
Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM-SB, Imam Wahyudi Afrizon, menjelaskan, aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus pendidikan negeri dan swasta di Kota Padang itu, merupakan bentuk keprihatinan kalangan mahasiswa atas kebijakan Pemprov Sumbar yang masih dinilai tidak berpihak terhadap para guru.
“Melalui aksi unjuk rasa peringatan hari guru nasional kali ini, Aliansi BEM SB ingin menyampaikan tiga tuntutan yang berkaitan dengan guru kepada Pemprov Sumbar,” ujarnya saat ditemui ONTIME.ID di sela aksi unjuk rasa berlangsung.
Tuntutan pertama, kata Imam, BEM SB mendesak dan menuntut Pemprov Sumbar untuk segera memperjelas regulasi dan mekanisme penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Memperjelas regulasi dan mekanisme penerimaan Guru PPPK ini sangat penting. Sebab sejauh ini kita menilai sistem dan mekanisme seleksi PPPK masih belum jelas dan berpotensi merugikan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun,” ucap imam.
Imam menyebut, adanya sistem uji kompetensi ujian dalam seleksi guru PPPK yang notebene telah berbasis teknologi komputer dan digital. Merupakan suatu ketidak adilan sehingga mekanisme itu hendaknya harus segera dievaluasi oleh Pemprov Sumbar.
Sebab menurut dia, dalam mekanisme ujian tersebut, mau tidak mau para guru honorer yang telah berusia tua dan cenderung tidak menguasai perkembangan teknologi, harus bersaing dengan para fresh graduate untuk memperebutkan tiket pengangkatan sebagai guru PPPK.
“Kedua, dalam aksi unjuk rasa ini BEM SB menuntut dan mendesak Pemprov untuk segera mempercepat pemerataan infrastruktur, kualitas pemberdayaan serta kesejahteraan para guru di Sumbar,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan BEM SB, persoalan belum meratanya kualitas dan infrastruktur pendidikan di Sumbar masih menjadi persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya oleh Pemprov Sumbar.
“Hingga pelosok -pelosok nagari di Sumbar, hingga saat ini pun masih ditemui adanya keterbatasan guru, infrastruktur maupun sarana dan prasarana belajar. Persoalan ini harus segera diselesaikan oleh Gubernur dan jajarannya,” ucap Imam.
Sedangkan tuntutan ketiga, sebut Imam, BEM SB menuntut agar Pemprov Sumbar memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak para guru dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Apalagi kata imam, pada saat sejumlah guru honorer menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengangkatan mereka sebagai PPPK di DPRD Sumbar beberapa waktu yang lalu, para guru honorer yang menjadi peserta pada saat itu mendapatkan tindakan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap aksi yang mereka lakukan ketika itu.
“Padahal hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum bagi seluruh warga negara telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu kami meminta Pemprov Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak mereka dalam menyampaikan aspirasi,” terangnya.
Pantauan ONTIME.ID, setelah bergantian menyampaikan aspirasi dari mobil komando dan melaksanakan salat Ashar berjemaah beralaskan spanduk tuntutan di luar pagar Kantor Gubernur Sumbar, massa aksi pada akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Barlius yang pada saat itu mewakili Gubernur, Mahyeldi Ansharullah, yang sedang berada di luar daerah.
“Jadi, apa yang adik-adik bayangkan dan sampaikan, sama dengan yang kami dan saya pribadi bayangkan. Saya juga pernah merasakan bagaimana jadi guru honorer dengan gaji kecil. Maka dari itu kita akan terus berupaya untuk mensejahterakan guru-guru kita,” kata Barlius.
Ia juga menyampaikan, pada dasarnya hingga saat ini DPRD bersama Pemprov Sumbar masih terus berupaya untuk memperjuangkan nasib serta kesejahteraan para guru di seluruh Sumbar. “Apa yang adik-adik mahasiswa hari sampaikan pasti akan kami teruskan kepada Bapak Gubernur dan DPRD untuk dibicarakan,” tuturnya.
Kendati sempat terdengar sayup-sayup suara kekecewaan lantaran tidak berhasil menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumbar dalam aksi unjuk rasa kali itu, namun pada akhirnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib menjelang azan magrib berkumandang. (*/red)
