PADANG, ONTIME.ID–Menjalankan amanah sebagai Sekretaris DPRD Sumbar, selama tahun 2022 H. Raflis, SH, MM, berhasil membawa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia pimpin meraih berbagai prestasi.
Sejumlah prestasi yang berhasil diukir Sekretariat DPRD Sumbar, dan Raflis sendiri dengan jabatan Sekwan yang diamanahkan padanya yakni, ditunjuk oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mempresentasikan penyusunan indeks kinerja DPRD di hadapan sejumlah sekwan dan kepala biro pemerintahan yang berasal dari 10 provinsi se- Indonesia.
Pada kesempatan itu, Raflis mengungkapkan, dalam penyusunan indeks kinerja DPRD pihaknya mengutamakan penerapan keterbukaan informasi dengan menggandeng seluruh unsur terkait, mulai dari aspirasi yang masuk melalui reses dan hasil audiensi, hingga produktifitas peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan.
“Seluruh data yang dihimpun, menjadi acuan bagi kita dalam menyusun dokumen tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, dan nantinya akan tepat sasaran,” katanya.
Ia menuturkan, semua harus dilibatkan termasuk para staf yang paham pada bidang masing-masing, tentunya dengan mengedepankan komunikasi yang baik, sehingga hasil pun maksimal.
Selama 2022, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis juga aktif mendampingi dewan menyambut masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar.
Diantaranya, mendampingi pimpinan dan anggota dewan menerima kedatangan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan kembali harga BBM bersubsidi. Kolaborasi ormas dan tokoh menilai, pemerintah tidak layak menaikkan harga BBM bersubsidi karena masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Selanjutnya, mendampingi dewan menerima aspirasi tenaga honorer yang menuntut dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB, puluhan tenaga non ASN Solok Selatan ini mendatangi DPRD Sumbar, Selasa sore (13/9). Kedatangan mereka mewakili sebanyak 2.400 tenaga non ASN lainnya yang masih berstatus aktif dan juga non aktif.
Tenaga non ASN ini diantaranya berprofesi sebagai guru honorer, tenaga medis, pegawai instansi pemerintahan dan lainnya. Mereka ada yang sudah diberhentikan sejak tahun lalu dan baru-baru ini. Ada pula yang masih bekerja namun akan segera dirumahkan.
Selanjutnya menerima ratusan siswa dan wali murid SMAN 1 Padang yang mengadu ke DPRD Sumbar. Ratusan siswa SMAN 1 Padang ini merasa dianaktirikan karena tidak ditempatkan belajar di gedung SMAN 1 Lolong Belanti, Padang. Melainkan pada gedung II di Jalan Bunda, Ulak Karang. Merasa tak ada penyelesaian dari pihak sekolah, dengan didampingi Dinas Pendidikan mereka meminta bantuan ke DPRD Sumbar untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya.
Selanjutnya mendampingi dewan, menerima aspirasi pengemudi ojek online (Ojol) terkait pemerataan tarif, dan penertiban terhadap aplikator yang tak taat dengan aturan. Aspirasi ini disampaikan oleh puluhan pengemudi ojol yang mewakili ribuan pengemudi ojek online di Sumbar.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar adalah menolak kenaikan harga BBM, meminta dicabutnya izin aplikator yang tidak mematuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator, bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online, Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.
Tidak hanya itu, selama 2022 Sekretariat DPRD Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan yaitu, penghargaan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah atas adanya layanan Pojok Baca Digital (Pocadi) dan perpustakaan pada gedung parlemen tersebut.
Dengan adanya Pocadi dan Perpustakaan, Sekretariat DPRD Sumbar dinilai berkontribusi dalam menyuksukseskan program meningkatkan budaya gemar membaca yang dicanangkan pemerintah daerah.
“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan Gubernur kepada Sekretariat DPRD Sumbar, keberadaan Pocadi dan perpustakaan merupakan komitmen untuk menyuksukseskan program pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya gemar membaca. Tidak hanya itu, Pocadi dan Perpustakaan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,” ulasnya.
Tak sampai di sana saja, Sekretariat DPRD Sumbar juga masuk lima besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terinovatif pada ajang Anugrah Inovasi Daerah dan Pelayanan Prima Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Berhasilnya Sekretariat DPRD Sumbar masuk lima besar pada ajang tersebut, dikarenakan memiliki belasan inovasi yang bertujuan untuk menunjang kinerja kedewanan dan mendukung penerapan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
Kemudian, Sekretariat DPRD Sumbar meraih predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) tahun 2022 dalam kategori Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis juga menerima penghargaan Achievement Motivation Person karena dinilai mendukung keterbukaan informasi publik.
“Pada AKIP 2022, unsur Sekretariat DPRD Sumbar meraih tiga penghargaan Badan Publik terinformatif, OPD Terinformatif dan Achievement Motivation Person untuk saya sendiri. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Sekretariat DPRD Sumbar untuk bekerja lebih optimal lagi,” tukasnya. (*/vand)
