“Karena kasus yang memang sudah berkurang, juga karena aturan atau regulasi yang sudah berubah. Sekarang yang diwajibkan untuk melakukan tes PCR itu hanya orang probable atau sakit dan kontak erat saja. Dulu untuk bisa mengakses transportasi udara, penumpang diwajibkan untuk tes PCR, tapi sekarang aturan itu tidak lagi berlaku dan tentu berdampak kepada turunnya jumlah sampel yang akan diperiksa di labor,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, Selasa (22/3).
Meskipun kasus telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, ia meminta masyarakat tetap berpegang kepada dua hal penting dalam pengendalian Covid-19. Pertama, selalu menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.
“Bagi yang belum vaksin, segera dapatkan vaksinasi. Jika sudah vaksin lengkap, segera tambah dengan vaksin booster. Ini penting, bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga orang lain dan keluarga kita agar tidak terpapar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, dr. Andani Eka Putra, mengatakan saat ini Sumbar telah berhasil melewati puncak kasus Omicron. Namun, turunnya kasus di Sumbar itu bukan dampak dari keberhasilan pengendalian, akan tetapi disebabkan turunnya angka testing dan tracing yang dilakukan. “Kasus yang turun ini bukan buah dari upaya pengendalian yang bagus, tetapi karena angka testing yang turun,” katanya Selasa (22/3).
Turunnya kasus di Sumbar, katanya lagi, juga dampak setelah terbentuknya kekebalan komunitas (herd immunity) alamiah di tengah masyarakat. Ia menyebut faktanya telah banyak masyarakat yang terinfeksi virus, namun enggan melakukan pemeriksaan.
“Karakter varian Omicron ini yang cepat menyebar, sementara proteksi atau upaya pengendalian berakibat banyaknya masyarakat yang terpapar. Karena banyak yang sudah terinfeksi, maka herd immunity alamiah terjadi,” katanya lagi.
Andani mewanti-wanti pemerintah dan pihak terkait dalam pengendalian Covid-19 di Sumbar untuk serius dalam melakukan upaya proteksi. Sebab mutasi baru dari virus bisa saja terus terjadi dan belum dapat diprediksi tingkat keparahannya.
“Jika tetap bertahan dalam cara pengendalian seperti sekarang, dikhawatirkan varian baru yang akan muncul ini punya fatalitas yang lebih tinggi efeknya nanti akan banyak masyarakat yang akan dirawat dan meninggal,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam pengendalian Covid-19 cara pikir pemerintah dan aparat terkait harus seperti menghadapi bencana tsunami. Bisa saja tsunami gelombang pertama tidak terlalu parah, namun gelombang susulannya bisa saja jauh lebih besar.
“Kita sudah berpikir dalam penanganan ini seperti saat menghadapi tsunami. Kita harus siap dengan gelombang tsunami susulan yang lebih besar dengan melakukan upaya mitigasi. Begitu juga halnya dengan pengendalian Covid-19, masyarakat harus diberikan pemahaman dan berikan contoh yang baik,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Defriman Djafri, mengatakan turunnya testing Covid-19 di Sumbar disebabkan karena dihapuskannya kewajiban PCR untuk masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum. Pemerintah saat ini dinilai Defriman tampak percaya diri untuk melonggarkan beberapa aturan dalam pengendalian pandemi setelah melakukan vaksinasi booster.
“Tapi pemerintah harus mewaspadai peningkatakan kasus dengan hadirnya mutasi baru dari virus. Pemerintah dan Satgas harus memantau kondisi langsung di lapangan dan mengecek data secara berkala. Prokes tetap jadi andalan kita ke depan melawan pandemi. Saat ini kita harus evaluasi apakah fasilitas dan sebagainya sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi outbreak, terlebih saat ini kita akan masuk bulan puasa dan jelang lebaran, di mana nanti mobilitas masyarakat akan cukup tinggi,” katanya. (red)
