Sedangkan dari sisi belanja pada kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp6.538.405.921.517,- mengalami kenaikan sebesar Rp334.124.797.566 atau 5,29 persen dari alokasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp6.204.281.123.951,-.
Hansastri juga mengatakan, dalam kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022, alokasi sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dengan alokasi sebesar Rp483.680.529.593 mengalami peningkatan sebesar Rp183.680.529.593,- atau 65,60 persen dari alokasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp300 miliar.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 pada kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2022 tidak berubah dari alokasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 yang diarahkan pada penyertaan modal pemerintah daerah yang dialokasikan sebesar Rp20 miliar yakni
berupa penyertaan modal pada Bank Nagari.
Sekaitan dengan inflasi, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Ferdinal Asmin, menyatakan, kenaikan harga sejumlah bahan pangan, yang pada gilirannya menjadi penyumbang terbesar inflasi, tidak bisa dihindari. Hal tersebut tidak bisa menjadi indikator tidak berjalannya program unggulan (Progul) Sumbar di sektor pertanian.
Ia menjelaskan, kenaikan harga pangan, seperti cabai dan bawang merah disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh langka dan tingginya harga pupuk.
“Kalau soal pupuk, kita kan sudah tahu penyebabnya. Suplai pupuk bersubsidi dari pusat rendah, sehingga menyebabkan kelangkaan. Mau tidak mau petani harus membeli pupuk dengan harga tinggi, yang kemudian berdampak pada tingginya biaya produksi,” katanya saat dihubungi ONTIME.ID, Kamis (1/9) malam.
Kedua, meskipun tingkat produksi terbilang mencukupi, namun sebagian besar hasil pertanian Sumbar dioper ke provinsi tetangga. Sementara, untuk konsumsi lokal, Sumbar harus mendatangkan dari daerah lain, seperti Jawa. Tersendatnya suplai dari Pulau Jawa membuat harga mau tak mau ikut melambung.
Kendati demikian, sejumlah upaya terus dilakukan. Untuk mengatasi persoalan pupuk, pihaknya telah mendorong dan memfasilitasi petani untuk tak lagi bergantung pada pupuk bersubsidi, dan beralih pada pertanian organik.
“Meski mencukupi, namun kami juga terus berupaya meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai program, seperti pengadaan bibit, pemberdayaan petani, dan sebagainya,” katanya. (*/red)
