PADANG, ONtime.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumbar saat ini berada dalam situasi darurat waktu.
Faktor cuaca menjadi penentu utama keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga seluruh tahapan pemulihan dituntut bergerak cepat dan terukur.
Untuk mengejar momentum tersebut, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ditargetkan rampung dan difinalisasi paling lambat 8 Januari. Dokumen ini akan menjadi pijakan utama pelaksanaan pemulihan di seluruh wilayah terdampak.
“Pemulihan ini berpacu dengan waktu dan siklus cuaca. Karena itu R3P harus segera final agar bisa langsung diimplementasikan,” kata Muhidi saat diwawancarai, Rabu (7/1).
Muhidi menekankan, keakuratan data penerima bantuan menjadi kunci agar proses rehabilitasi tidak meleset sasaran. Ia meminta masyarakat yang terdampak namun belum tercatat dalam data resmi untuk aktif melapor kepada petugas di lapangan.
“Warga yang belum terdata jangan diam. Segera lapor. Akurasi data sangat krusial karena akan menentukan skala dan prioritas perbaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan fisik sarana publik seperti sekolah, jalan, dan fasilitas umum lainnya akan disesuaikan dengan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah ini diambil untuk menghindari hambatan teknis saat pengerjaan di lapangan.
Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan pada Januari hingga Februari diperkirakan relatif lebih ringan. Kondisi ini dinilai sebagai waktu emas untuk memulai pekerjaan fisik sebelum curah hujan kembali meningkat pada Maret dan April.
“Kalau kita terlambat bergerak, risiko pekerjaan terhambat sangat besar. Januari–Februari ini harus dimaksimalkan,” tegas Muhidi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan R3P akan dilakukan secara terintegrasi, melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Dukungan pembiayaan juga akan dipetakan secara menyeluruh, baik melalui APBD maupun kontribusi dari donatur dan pihak ketiga.
DPRD Sumatera Barat, kata Muhidi, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen mengawal penuh proses pemulihan agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ia berharap dengan sinergi lintas sektor serta data yang valid, infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat segera kembali berfungsi sebelum Sumatera Barat kembali memasuki puncak musim penghujan pada akhir 2026.
“Target kita jelas, masyarakat harus segera bangkit, dan infrastruktur vital harus pulih sebelum cuaca kembali ekstrem,” pungkasnya. (*)
