PARIAMAN, ONtime.ID — Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh serangkaian dugaan penyimpangan yang terjadi di SMKN 3 Pariaman. Sekolah kejuruan yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi unggul itu kini diterpa isu serius terkait dugaan mark up Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penahanan ijazah siswa, hingga pungutan liar (pungli) untuk biaya wisuda.
Sejumlah wali murid mengungkapkan keresahan mereka atas praktik-praktik yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah. “Kami merasa diperas secara halus. Ijazah anak kami ditahan karena belum membayar biaya wisuda yang tidak jelas aturannya,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Lebih parahnya lagi, informasi yang beredar menyebut adanya dugaan mark up dalam penggunaan Dana BOS yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan siswa, namun tidak sesuai dengan pelaporan di lapangan.
Kejadian-kejadian ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan tanggung jawab pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Namun saat dimintai konfirmasi, Kabid SMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Ariswan, memilih bungkam.
Ironisnya sikap diam pejabat publik ini dinilai sebagai bentuk pembiaran dan seakan menjadi persetujuan terselubung terhadap praktik menyimpang yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 3 Pariaman dan memunculkan kesan seolah memberi restu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Sementara itu, Ketua LSM GPRI Sumbar Zulnasri Tanjung menyayangkan sikap tidak transparan dari pihak sekolah maupun dinas terkait. “Ini bukan hanya masalah administratif, tapi menyangkut integritas dan masa depan siswa. Dunia pendidikan kita sedang dipermalukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan integritas di lingkungan pendidikan. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas segera turun tangan untuk menyelidiki dan menindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
Saat dikonfirmasi Kepala Sekolah SMKN 3 Pariaman Indra Jasman masih bungkam. Media ini akan terus menindaklanjuti kasus tersebut dengan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Kejari Pariaman. (tim)
