PADANG, ONtime.ID — Sebuah insiden perusakan rumah terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Minggu (27/7). Peristiwa ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama terkait legalitas bangunan yang dirusak dan potensi dampaknya terhadap kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut.
Menurut keterangan yang dihimpun dari warga sekitar, rumah tersebut diduga dibangun tanpa izin yang jelas, serta telah lama menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sekelompok warga dilaporkan mendatangi rumah tersebut dan melakukan perusakan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat yang selama ini dikenal hidup rukun dan damai.
Sekretaris Orang Nias Padang Sarai (ONIPAR), Chrisman Laya, dalam keterangannya kepada media menyatakan bahwa keberadaan rumah tersebut memang menjadi persoalan yang patut dikaji lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menjunjung proses hukum.
“Kami menyayangkan tindakan perusakan tersebut, namun keberadaan rumah itu memang patut dipertanyakan. Apakah telah melalui proses dan prosedur perizinan sebagaimana mestinya, itu yang harus diperjelas,” ujar Chrisman.
Ia juga menambahkan bahwa kehidupan antarumat beragama di Kelurahan Padang Sarai selama ini berlangsung dalam suasana harmonis dan saling menghormati. Chrisman menegaskan bahwa warga non-Muslim tidak pernah mengalami diskriminasi ataupun gesekan yang berarti dengan warga Muslim di wilayah tersebut.
“Kami, warga non-Muslim, sudah lama hidup damai dan berbaur dengan warga Muslim di Kelurahan Padang Sarai. Tidak pernah ada masalah besar yang mengganggu kerukunan ini. Oleh karena itu, kami berharap insiden ini tidak dibelokkan menjadi isu SARA yang bisa memecah belah masyarakat,” tambahnya.
Pihak kepolisian dari Polsek Koto Tangah telah turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan. Aparat juga berupaya meredam ketegangan agar tidak terjadi benturan antarwarga. Upayakan mediasi antara pemilik rumah, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah kelurahan sudah dilaksanakan.
Kapolsek Koto Tangah belum memberikan pernyataan resmi, namun pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Penegakan hukum terhadap tindakan perusakan dan kejelasan status bangunan menjadi dua hal penting yang tengah didalami.
Pemerintah Kota Padang melalui Camat Koto Tangah juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap proses perizinan bangunan di wilayah padat penduduk seperti Padang Sarai. Mereka memastikan bahwa setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menghindari polemik di kemudian hari.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa transparansi, komunikasi, dan penegakan hukum adalah kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat multikultural. Masyarakat berharap agar aparat dan pemerintah bertindak tegas namun adil, demi menjaga kepercayaan dan ketenteraman bersama. (*)
